KPK Periksa Petinggi Lippo untuk Dalami Keterlibatan Korporasi di Suap Meikarta

Suap Proyek Meikarta, KPK Periksa Presiden Direktur Lippo Karawaci — Presiden Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/10). Ketut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut, pemeriksaan petinggi Lippo Group untuk mendalami keterlibatan korporasi dalam kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta.

"Saya meyakini ada alasan cukup untuk memeriksa manajemen Lippo. Terutama dilihat peran korporasinya. Kami ingin melihat sejauh mana korporasi berperan," ujar Alex di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (25/10/2018).

Hari ini, penyidik KPK memeriksa Presiden Direktur Lippo Cikarang Tato Bartholomeus dan Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya. Alex mengatakan, pemeriksaan terhadap petinggi Lippo untuk melihat kebijakan manajemen dalam kasus dugaan suap Meikarta tersebut.

"Kalau petingginya memerintahkan memberikan sesuatu. Kalau mengacu pada Perma (Peraturan Mahkamah Agung), korporasi bisa kena kalau tidak mencegah. Mungkin itu yang didalami penyidik ya," kata Alex.

Penetapan korporasi sebagai tersangka korupsi ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

2 dari 2 halaman

Bupati Bekasi Jadi Tersangka

KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Bupati Neneng dan kawan-kawan didug menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.

Keterkaitan sejumlah dinas lantaran proyek tersebut cukup kompleks, yakni memiliki rencana membangun apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga tempat pendidikan. Sehingga dibutuhkan banyak perizinan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tersangka dari pihak Pemkab Bekasi menerima Rp 7 miliar dari komitmen fee sebesar Rp 13 miliar atas perijinan proyek hunian Meikarta.

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Lippo Group
Suap Meikarta