Jadi Tersangka KPK, Golkar Nonaktifkan Bupati Bekasi dari Kepengurusan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketua DPD Partai Golkar Bekasi itu ditahan KPK.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, partainya telah memberikan sanksi pada Bupati Bekasi Neneng Hasanah. Sanksi itu berupa penonaktifan dari kepengurusan partai.

"Partai Golkar memberikan sanksi yang tegas, yaitu menonaktifkan saudara Neneng Hasanah Yasin dari kepengurusan Partai Golkar," kata Ace saat dihubungi, Selasa (16/10/2018).

Ace menjelaskan, penonaktifan itu sesuai dengan pakta integritas kepala daerah dari Partai Golkar. Partai akan memberikan sanksi tegas pada kadernya yang terjerat kasus korupsi.

"Pakta Integritas yang telah ditandatangani para kepala daerah yang berasal dari kader Partai Golkar tanggal 2 Februari 2018 di Jakarta yang menyatakan bahwa jika terlibat dalam kasus korupsi maka akan diberikan sanksi tegas," ucap dia.

Partai Golkar akan kembali mengingatkan kepada seluruh kadernya untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum antara lain korupsi yang dapat merusak citra Partai Golkar dan merusak kepercayaan rakyat dalam menghadapi Pemilu 2019 yang sudah di depan mata.

Sebelumnya, selain Bupati Bekasi Neneng Hasanah, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini. Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi. 

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.