Pencairan Dana Bencana Lombok Disebut Rumit, Ini Kata Timses Jokowi

Oleh Liputan6.com pada 10 Okt 2018, 16:00 WIB
Diperbarui 10 Okt 2018, 16:00 WIB
Warga Lombok dibantu tenaga pendamping dari Kementerian PUPR membangun kembali rumah yang rusak akibat gempa dengan teknologi rumah tahan gempa. (Dok Kementerian PUPR)
Perbesar
Warga Lombok dibantu tenaga pendamping dari Kementerian PUPR membangun kembali rumah yang rusak akibat gempa dengan teknologi rumah tahan gempa. (Dok Kementerian PUPR)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Tim Kampanye Nasional capres dan cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto mengatakan, masalah bencana tidak seharusnya dipolitisasi pada momentum kampanye Pilpres dan Pileg 2019. Seharusnya, kata Hasto, semua pihak sama-sama memberikan solusi bersama.

Pernyataan Hasto, Rabu (10/10/2018), ini untuk menanggapi tudingan Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid, yang menyebut pemerintah Jokowi belum menyelesaikan rehabilitasi korban bencana gempa Lombok, NTB.

Politikus PKS ini bahkan menyebut, janji Jokowi memberikan Rp 50 juta kepada korban gempa yang rumahnya hancur belum terbukti hingga saat ini.

Hasto sendiri mengakui ada kesulitan pencairan dana karena Pemda dan DPRD setempat berhati-hati. Mereka takut terseret kasus hukum, karena dituding melakukan penyalahgunaan dana bantuan.

"Ketika kondisi darurat harus mengambil tindakan darurat, sementara ada yang mengatakan ini harus diperiksa," tuturnya.

Kendati demikian, dia meminta agar masalah ini dicarikan solusi bersama.

"Kita bersama-sama memberikan solusi bukan hanya sekadar tekanan persoalan hukum tersebut, jadi jangan politisir bencana alam. Apalagi pada saat bencana melakukan kebohongan, itu lebih parah lagi," kata Hasto di kawasan Senayan, Jakarta Selatan.

 

2 dari 3 halaman

Karena Masalah Pendataan

Sementara itu, Wapres Jusuf Kalla mengatakan, dana sulit cair karena masalah pendataan. Gubernur NTB Zulkieflimansyah, kata JK, mengeluh rumitnya melakukan pendataan rumah terdampak gempa. Sehingga pihaknya masih menunggu anggaran yang tepat untuk rehabilitasi.

Hasto pun mengakui hal yang sama. Hanya, dia menambahkan bahwa di lapangan terdapat kesulitan pengambilan keputusan terkait penggunaan dana negara tersebut. Karena itu, butuh pemahaman landasan hukum dalam situasi tanggap darurat.

"Kami sudah cek di lapangan kami tanya ke pimpinan dewan yang berasal dari PDIP, mereka ragu-ragu jadinya dalam proses pencairan karena apa yang dituduhkan sebelumnya oleh salah satu kepala daerah, terkait dana bencana karena faktor ketidakpahaman kondisi tanggap darurat yang memerlukan landasan hukum untuk mengambil langkah cepat," pungkasnya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka.com

* Update Terkini Asian Para Games 2018 Mulai dari Jadwal Pertandingan, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru di Sini.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓