Ditjen PAS Gandeng Polri Kembalikan Napi yang Kabur dari Lapas Sulteng

Ombudsman RI — Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami memaparkan hasil pengawasan terhadap Pelayanan Publik Lapas/Rutan di Kantor Ombusdman, Senin (24/9). Temuan itu antara lain, minimnya pengawasan internal dan kapasitas ruang penuh sesak. (Merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM meminta bantuan Polri untuk mencari para narapidana dan tahanan yang kabur pascagempa yang melanda wilayah Sulawesi Tengah pada Jumat (28/9/2018).

"Menkumham sendiri sudah persiapkan surat untuk disiapkan bantuan Kapolri dengan tim satuan tugas (satgas) yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM pusat, satgas kantor wilayah Sulawesi Tenggara, kantor wilayan Sulawesi Selatan, kantor wilayah Gorontalo dan kantor wilayah Sulawesi Barat," kata Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami di kantor Ditjen PAS Jakarta, Senin.

Seperti dilansir Antara, Satgas itu nantinya akan bekerja bersama-sama dengan Polri. Tim akan mendatangi alamat para narapidana.

Sejauh ini 204 narapidana berada di lapas, sementara yang masih berada di luar tapi sudah melaporkan diri 364 orang.

Sementara, 1.096 orang masih belum diketahui keberadaannya. "Artinya ada 1.460 warga binaan yang belum kembali ke rutan/lapas," papar Utami.

Sebelum gempa dan tsunami menghantam Sulawesi Tengah, total warga binaan sebanyak 1.664 orang. Utami mengimbau bagi narapidana yang belum melaporkan diri untuk segera melapor sebelum pihaknya melakukan pencarian.

2 dari 2 halaman

Tak Bisa Jamin Layanan Dasar

Meski meminta agar narapidana dan para tahanan melaporkan dan menyerahkan diri, namun Sri Puguh mengaku belum bisa menjamin ketersediaan layanan dasar para warga binaan.

"Karena kali ini menyangkut penyediaan bahan makanan napi harus siap dulu. Jangan sampai sudah mencari napi, dimasukkan ke lapas tapi makanan, air, listrik tidak bisa terpenuhi," ia berujar.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Tak lolos bacaleg, M. Taufik polisikan tujuh komisioner KPUD DKI Jakarta karena alasan mantan narapidana korupsi tidak boleh jadi calon legislatif.