Top 3 News: Nasib Koalisi Prabowo Demi Kursi Kosong Wagub DKI

Oleh Liputan6.comMuhammad Radityo PriyasmoroMaria FloraHanz Jimenez Salim pada 21 Sep 2018, 07:42 WIB
Sandiaga Uno Serahkan LHKPN ke KPK

Liputan6.com, Jakarta - Top 3 news, demi mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2019, Sandiaga Uno memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. 

Jabatan yang baru diembannya selama delapan bulan itu, kini meninggalkan sejumlah persoalan. Beberapa program yang telah digagas oleh wakil Anies Baswedan ini terancam tersendat. Di antaranya OK OCE, OK Otrip, dan DP 0 persen.

Tak hanya bicara soal program, kursi wagub DKI yang kosong karena kepergian Sandi juga menjadi cerita baru. Siapa yang akan menempati posisi sebagai orang nomor dua di Jakarta.

Jawabannya kini ada di PKS dan Gerindra. Meski satu koalisi untuk menandingi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019, dua partai besar ini malah saling berebut untuk posisi wagub DKI yang kosong sepeninggal Sandiaga.

Kabar lainnya di Liputan6.com yang juga menyita perhatian, penerimaan CPNS 2018 yang mulai dibuka secara serentak, Rabu, 19 September 2018.

Kemenkumham membuka lowongan sebanyak 2.000 formasi. Dari jumlah tersebut, formasi terbesar dikhususkan untuk luluan SLTA sederajat sebanyak 878 orang. 

Berikut berita terpopuler di kanal News Liputan6.com, sepanjang Kamis, 20 September 2018:

2 of 4

1. HEADLINE: PKS dan Gerindra Berebut Kursi Wagub DKI, Nasib Koalisi Prabowo?

Sandiaga Uno Serahkan Surat Pengunduran Diri
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membaca surat pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/8). Sandiaga mundur karena maju sebagai Cawapres pendamping Prabowo Subianto (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Siapa yang akan menggantikan posisi Sandiaga sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta?

Dua partai yang berkoalisi mengusung pasangan Anies-Sandiaga di Pilkada 2017 lalu yakni Gerindra dan PKS, disebut-sebut memperebutkan posisi itu. Bahkan belakangan kedua partai saling klaim sebagai pihak yang paling berhak mendapat kursi wagub DKI.

PKS sendiri sudah mengajukan dua nama yakni Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Ketua Bidang Hubungan Masyarakat DPP PKS Dedi Supriyadi mengatakan, kedua nama itu dipilih karena berpengalaman.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno harus berdasarkan usulan yang disepakati PKS dan Gerindra. Hal ini lantaran keduanya merupakan partai pengusung Anies-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017 lalu.

 

Selengkapnya...

3 of 4

2. Kemenkumham Buka Lowongan CPNS Lulusan SMA 878 Orang

Ilustrasi tes CPNS
Ilustrasi tes CPNS

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil(CPNS) 2018. Total, Kemenkumham membuka lowongan sebanyak 2.000 formasi.

Dari jumlah tersebut, formasi terbesar dikhususkan untuk luluan SLTA sederajat sebanyak 878 orang. Terdiri dari 211 wanita, 633 pria, putra putri Papua wanita berjumlah 8 orang, dan putra putri Papua pria sebanyak 26 orang.

Formasi seleksi CPNS tersebut nantinya akan menempati posisi sebagai penjaga tahanan atau sipir, Rutan serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Apa saja persyaratannya?

 

Selengkapnya... 

4 of 4

3. Moeldoko: Honorer Jangan Memaksa Jadi PNS, Negara Ada Aturannya

Gubernur TGB Zainul Majdi Galang Dana untuk Lombok dan Sumbawa
Kepala Staf Kepresidenan, Jendral TNI (Purn) Moeldoko memberi sambutan pada acara penggalangan dana untuk Lombok-Sumbawa dan peluncuran buku TGBNomics di Jakarta, Jumat (14/9). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau pekerja honorer tidak memaksakan kehendak jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, untuk menjadi PNS perlu sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Mantan Panglima TNI ini menyerahkan permasalahan ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin.

"Intinya bahwa harus ada pemahaman bersama, tidak bisalah itu, honorer semua harus jadi pegawai negeri, nanti gimana orang menjadi pegawai negeri itu ada persyaratannya, ada standar yang harus dipenuhi dan seterusnya, juga termasuk usia," tandas Moeldoko.

 

Selengkapnya...

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini: 

Lanjutkan Membaca ↓