Polri Tandatangani Nota Kesepahaman Bersama SKK Migas dan BPH Migas

Oleh Nanda Perdana Putra pada 17 Sep 2018, 11:04 WIB
Polri bersama dengan BPH Migas dan SKK Migas menandatangani nota kesepahaman (Liputan6.com/Nanda)

Liputan6.com, Jakarta Polri bersama dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Hal itu menjadi perpanjangan kerjasama yang telah terjalin sejak 2004.

Kapolri Jendral Tito Karnavian menyampaikan, MoU tersebut diperpanjang hingga tahun 2023. SKK Migas dan BPH Migas sebagai sentral dalam pengelolaan energi bumi khususnya minyak dan gas, perlu mendapatkan perhatian setiap instansi pemerintah dalam upaya pengembangan produksi untuk mensejahterakan masyarakat.

"Rantai yang panjang ini memerlukan kegiatan dan dukungan dari kepolisian di bidang keamanan khususnya," tutur Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/9/2018).

Kepolisian akan turut melakukan sosialisasi ke masyarakat agar langkah SKK Migas dan BPH Migas dalam meningkatkan produksi dengan memaksimalkan ladang lama atau pun menemukan lahan baru, mendapat dukungan publik.

"Kedua, pengamanan objek di hulu maupun hilir yang kita anggap penting dijaga oleh anggota. Ketiga, melakukan langkah penegakan hukum bila ada penyalahgunaan dan gangguan baik di hulu dan hilir. Ini hal dasar yang sangat penting bagi bangsa kita," jelas dia.

Menurut Tito, jika energi minyak dan gas di Indonesia terpenuhi hanya melalui sumber daya alam dalam negeri saja, beban APBN negara akan terkurangi. Berbagai subsidi dapat dialihkan dan ditingkatkan ke sejumlah sektor seperti pendidikan dan insfrastuktur.

"Kita lagi struggle meningkatkan produksi dan distribusi yang tepat sasaran. Kalau dua hal ini dapat dilakukan, maka beban APBN negara akan berkurang. Kita akan memiliki kekuatan di bidang energi dan yang masyarakat lebih sejahtera," ujar Tito.

 

2 of 2

Diperpanjang 4 Kali

SKK Migas
Kebutuhan Energi di Indonesia Meningkat Setiap Tahunnya, Terutama pada Sektor Migas

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menambahkan, nota kesepahaman ini sudah diperpanjang empat kali. Soal keamanan wilayah sumber energi, sejauh ini terdata ada 328 kasus gangguan dan keamanan, seperti pencurian migas, pengeboran liar, dan demontrasi.

"Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat itu, salah satunya karena nercara pembayaran kita desifit yang berasal dari minyak atau migas. Maka itu kita tingkatkan minyak dalam negeri dan kita lakukan ekplorasi migas," kata Amien.

Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa mengatakan, kerjasama nota kesepahaman bersama Polri tersebut pada akhirnya telah menangani sekitar 3 ribu kasus.

"Jadi kerjasama ini untuk pengawasan, pengamanan dan kapasitas sumber daya manusianya," ungkap Fanshurullah.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by