Kasus BLBI, Syafruddin Sebut Pemberian SKL ke Sjamsul Nursalim Sudah Sesuai Aturan

Bukan hanya itu, Sekretariat KKSK dan BPPN ditugaskan untuk melakukan FDD. Hasil dari Ernest&Young (EY) menyatakan, nilai-nilai saham dari perusahaan yang diserahkan Sjamsul tidak berubah dan bahkan terjadi kelebihan.

Dalam kesempatan ini, Syafruddin juga menepis dakwaan jaksa penuntut umum KPK di antaranya soal memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, khususnya memperkaya Sjamsul.

Perhitungan itu didasarkan pada adanya potensi kerugian negara yang didapat dari pengurangan nilai utang petambak dengan hasil penjualan tagihan atas hutang petambak pada 2007 oleh Menteri Keuangan dan PT PPA.

"Tindakan kami diduga memperkaya SN padahal kami tidak kenal, tidak pernah bertemu dan tidak pernah berhubungan dengan SN, baik pada waktu kami menjabat Ketua BPPN (26 April 2002-30 April 2004) ataupun setelah kami tidak menjabat lagi (setelah 30 April 2004)," ujar dia.

Menurut dia, hukum positif dibuat berdasarkan logika hukum dan rasa keadilan. Sehingga bagaimana bisa ia didakwa memperkaya Sjamsul yang sama sekali tidak mengenalnya dan tidak pernah berhubungan yang bersangkutan.

Ia menjelaskan, keterangan ahli Andi Hamzah dipersidangan pada 16 Agustus 2018 yang menyebut bahwa memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain dua hal berbeda. Jika memperkaya diri sendiri boleh dilakukan sendirian atau bersama-sama.

Sedangkan memperkaya orang lain itu mesti ada motifnya. Baik keluarga, teman akrab atau anaknya. Tapi kalau orang lain sama sekali yang diperkaya, tidak masuk akal.

"Mana ada manusia, pejabat mau memperkaya orang lain dengan merugikan Negara yang bukan keluarganya. Untuk apa? Dalam hal itu, kalau memperkaya orang lain yang tidak ada hubungan keluarga sama sekali, menurut saya itu berkaitan dengan kickback. Dia berbuat itu karena ada kickback," ujarnya.

"Tapi kalau orang pakai otak, ya harus tahu itu. Mana ada orang mau perkaya orang lain yang tidak ada hubungannya lalu merugikan negara sendiri," sambung Syafruddin.

Menurut dia, dalam fakta persidangan tidak pernah diungkap, dibahas, diuraikan, dan disimpulkan adanya kickback berupa aliran uang atau pemberian harta benda kepadanya dan keluarganya dari siapapun terkait penerbitan SKL Pemegang Saham BDNI-SN.

"Dengan demikian, unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum," kata Syafruddin.