Jokowi: Iklan di Bioskop Amanat Undang-Undang

Oleh Liputan6.com pada 14 Sep 2018, 11:19 WIB
Presiden Jokowi membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi polemik iklan program kerja pemerintah di bioskop. Belakangan, bioskop menayangkan iklan pembangunan sejumlah bendungan diikuti dengan testimoni seorang petani. Iklan ditutup dengan kutipan dari Jokowi dan tagar #menujuIndonesiamaju.

Jokowi menegaskan, iklan tersebut bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat soal hasil kerja pemerintah.

"Ya masyarakat kan perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mana yang sudah (pemerintah kerjakan), mana yang dalam proses, mana yang akan dikerjakan. Kita ini ingin menyampaikan apa adanya ya," tegas Jokowi usai membuka Kongres XXXVI Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) di Auditorium The Forest Resort, Pamoyanan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/9/2018).

Jokowi mengingatkan, iklan program kerja pemerintah di bioskop sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Di mana, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai humas pemerintah berkewajiban menyampaikan kepada publik tentang hasil kerja pemerintah.

"Itu amanat undang-undang bahwa baik pembangunan yang sudah selesai atau masih dalam proses atau belum selesai harus terus diinfokan agar mereka (masyarakat) ikuti," jelas Jokowi.

 

Live Streaming EMTEK GOES TO CAMPUS 2018 di Surabaya

Tutup Video
2 of 3

Bantah Kampanye

iklan jokowi di bioskop (foto: twitter)
iklan jokowi di bioskop (foto: twitter)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini membantah jika iklan program kerja pemerintah bagian dari kampanye Jokowi sebagai capres petahana di Pilpres 2019.

"Itu kan dari tiga, empat tahun lalu menyampaikan, sudah disampaikan baik lewat Youtube, televisi," tutur dia.

"Kalau dulu kan menteri penerangan yang menerangkan (hasil kerja pemerintah). Masa sekarang suruh diam gini," kata Jokowi sembari menutup mulut.

Iklan program kerja pemerintah di bioskop menuai kritikan dari partai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon mengatakan, penayangan iklan milik Kominfo itu menyebabkan masyarakat yang ingin menyaksikan film merasa terganggu.

"Sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop," kata Fadli melalui akun Instagram-nya, Rabu (12/9/2018).

Reporter: Suprihatin

Sumber: Merdeka.com

3 of 3

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Lanjutkan Membaca ↓
Yohanna LieYohanna Lie

Suka Main Game??? Begabunglah bersama IndoPK Hanya Minimal DP & WD 10.000 Anda Bisa Bermain 6 Game Yang Sangat Diminati BBM: 2BA2EB3B WA : +6282297638024