Komnas Perempuan Surati Demokrat soal Dugaan Kekerasan Seksual Kadernya Dinilai Jadi Rancu

Oleh Liputan6.com pada 26 Jul 2022, 21:14 WIB
Diperbarui 27 Jul 2022, 20:52 WIB
Ilustrasi Partai Demokrat (Liputan6.com / Abdillah)
Perbesar
Ilustrasi Partai Demokrat (Liputan6.com / Abdillah)

Liputan6.com, Jakarta - Belum lama ini, Komisi Nasional atau Komnas Perempuan mengirimkan surat ke Partai Demokrat untuk mempertanyakan perihal tuduhan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum kadernya berinisial DK.

"Berharap Partai Demokrat selaku salah satu pendukung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tak mengabaikan laporan terhadap anggota DPR berinisial DK ke Mabes Polri atas tuduhan dugaan kekerasan seksual," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, seperti dilansir Antara, Minggu 24 Juli 2022.

Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut kini telah resmi ditangani dalam proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sp.Lidik/793/VI/2022, Dittipidum pada 24 Juni 2022.

Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai, apa yang dilakukan Komnas Perempuan tersebut justru menjadi rancu.

"Ketika Komnas Perempuan surati Partai Demokrat untuk meminta klarifikasi atas dugaan pemerkosaan dan pelecehan seksual yang dilakukan orang yang kebetulan kader Demokrat, ini menjadi rancu, seolah-olah perbuatan itu bagian dari program atau kegiatan partai," ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Selasa (26/7/2022).

Dia pun lalu mengumpamakan dengan apabila ada kader partai yang diduga melakukan korupsi.

"Begitu pun ketika ada pelaku atau dugaan pelaku korupsi yang dilalukan oleh orang yang kebetulan menjadi kader partai, maka yang dilabeli itu Partainya, seolah-olah itu bagian dari program dan kegiatan partai. Jika iya, maka harus dibuktikan sehingga partai tersebut bisa dibubarkan," terang Teddy.

"Memang kesempatan itu bisa saja ada karena orang-orang tersebut dikenal sebagai kader partai, tapi bukan berarti itu program partai. Mana ada program partai melakukan pelecehan seksual dan melakukan korupsi? Sama seperti yang terjadi pada kasus Mardani Maming yang kini berstatus DPO KPK," sambung dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.


Kasus SPI

Sekolah SPI Kota Batu Bantah Dugaan Kekerasaan Seksual
Perbesar
Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu diguncang kasus dugaan kekerasan seksual (Liputan6.com/Zainul Arifin)

Kemudian, Teddy juga membicarakan soal kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Sekolah Seamat Pagi Indonesia atau SPI di Kota Batu, Malang, Jawa Timur.

"Sama juga seperti pelecehan seksual yang terjadi di sekolah, bisa jadi kesempatan itu ada karena pelaku dikenal sebagai guru, tapi bukan berarti kegiatan pelecehan seksual bagian dari program sekolah. Kebejatan pribadi tidak ada hubungannya dengan institusi," papar Teddy.

"Jadi tidak bisa perbuatan pribadi ditimpakan ke institusi, kecuali memang itu menjadi program kerja resmi institusi tersebut," tegas Teddy.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS


Komnas Perempuan Surati Demokrat

Demo Sahkan RUU PKS, Ratusan Sepatu Penuhi Gedung DPR
Perbesar
Pegiat komnas perempuan saat melakukan aksi diam 500 Langkah Awal Sahkan RUU PKS di depan gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11/2020). Dalam aksinya mereka menyusun sepatu sebagai simbol "semua peduli, semua terlindungi, stop sexual violence". (Liputan6.com/Johan Tallo)

Sebelumnya, Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengirimkan surat ke Partai Demokrat untuk mempertanyakan perihal tuduhan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oknum kadernya berinisial DK.

"Berharap Partai Demokrat selaku salah satu pendukung Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tak mengabaikan laporan terhadap anggota DPR berinisial DK ke Mabes Polri atas tuduhan dugaan kekerasan seksual," kata Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, seperti dilansir Antara, Minggu 24 Juli 2022.

Siti mengatakan, Komnas Perempuan telah menerima pengaduan korban yang didampingi LBH APIK Jakarta. Peran Komnas Perempuan dalam kasus ini agar proses penanganan terhadap korban bisa maksimal dan hak-haknya tidak diabaikan.

“Jangan sampai kasus ini tidak ditangani dengan baik. Artinya hak korban diabaikan itu jangan sampai,” kata dia.

LBH APIK diketahui telah melaporkan DK ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan kekerasan seksual pada Juni lalu. Laporan itu teregistrasi dengan nomor: LI/35/VI/2022/Subdit V, 15 Juni 2022.

Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut kini telah resmi ditangani dalam proses penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sp.Lidik/793/VI/2022, Dittipidum pada 24 Juni 2022.

Siti menyinggung bahwa Partai Demokrat merupakan salah satu partai yang mendukung UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan berkontribusi dalam upaya menghapus kekerasan seksual di Indonesia.

“Kami tanya dulu ini sebenarnya pola penyelesaiannya seperti apa. Karena bagaimana pun itu harus sama-sama dijaga," kata Siti.

 


MKD Bisa Jemput Bola tanpa Tunggu Laporan

Pelecehan Meningkat, Komnas Perempuan: Terbentur Budaya Tabu
Perbesar
Ilustrasi pencabulan. Foto: Ist/Kriminologi.id

Menurut Komnas Perempuan, Makhamah Kehormatan Dewan (MKD) seharusnya bisa menempuh upaya jemput bola untuk klarifikasi kepada DK, meski secara administratif dibutuhkan laporan korban. Hal itu lantaran menyangkut nama baik DPR.

“Karena kalau menunggu laporan, korban itu juga memiliki kekhawatiran bagaimana memastikan kalau misalnya pemeriksaan di MKD itu tidak akan menghakimi atau bisa memenuhi rasa keadilan dia. Dan juga yang pertama adalah perlindungan terhadap korban,” kata Siti.

Sementara Kuasa hukum DK, Soleh menyangkal kliennya telah melakukan pelecehan seksual seperti dituduhkan dan dilaporkan ke Mabes Polri.

Dia mengklaim, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah mengklarifikasi peristiwa yang disebut terjadi pada 2018 lalu saat DK masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim) itu.

Data laporan kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan peridoe 2015-Agustus 2020 (Komnas Perempuan/Liputan6.com/Abdillah)
Perbesar
Data laporan kasus kekerasan seksual di dunia pendidikan peridoe 2015-Agustus 2020 (Komnas Perempuan/Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya