Misbakhun Kritik Pidato Zulkifli Hasan: Dia Memakai Terminologi Kampanye

Oleh Liputan6.com pada 16 Agu 2018, 13:41 WIB
Diperbarui 16 Agu 2018, 13:41 WIB
Zulkifi

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengkritik pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD. Dalam pidatonya, Zulkifli menyinggung utang pemerintah dan tingginya harga bahan pokok.

Menurut Misbakhun, tidak pantas Zulkifli Hasan mengkritik pemerintah dalam pidato kenegaraan.

"Pidato Ketua MPR tidak etis diucapkan dalam sebuah pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus," tegas Misbakhun di Kompleks Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Politikus Golkar ini menilai, Zulkifli Hasan menggunakan terminologi kampanye saat berpidato. Zulkifli Hasan disebut memosisikan diri sebagai oposisi pemerintah, bukan Ketua MPR, yang seharusnya hal itu tidak dilakukan dalam sidang tahunan.

"Dia menggunakan terminologi-terminologi kampanye," tutur dia.

"Silakan berkampanye tapi jangan menggunakan momentum pidato kenegaraan di acara kenegaraan untuk itu. Dan ini menunjukkan kualitas kenegarawanan Ketua MPR yang tidak dalam sebuah level memadai," ucapnya kesal.

Misbakhun berpesan agar Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN, harus menyadari bahwa posisinya sebagai Ketua MPR. Figur yang semestinya bermitra dengan pemerintah dalam konteks kenegaraan.

"Saya ingin menyampaikan bahwa harus ada kebesaran hati sebagai ketua lembaga MPR. Jangan gunakan lembaga MPR dan momentum pidato kenegaraan seperti ini, acara kenegaraan ini, untuk memasukkan materi-materi kampanye yang tidak perlu," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Zulkifli Kritik Pemerintah

Dalam sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI 2018, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengkritik pemerintah.

"Kami mensyukuri penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0,41 menjadi 0,39 saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah. Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin, masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus, " ujar Zulkifli Hasan.

Selain itu, Zulkifli juga menyoroti soal utang pemerintah, yakni mencapai sekitar Rp 4.200 triliun. Dia lantas meminta pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓