Hanura: Pemerintah Harus Maksimal Tangani Gempa Lombok

Anggota DPR RI Fraksi Hanura Lalu Gede Syamsul Mujahidin (paling kanan) saat meninjau tenda korban gempa Lombok (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Hanura Lalu Gede Syamsul Mujahidin mengaku kagum dengan sikap masyarakat Indonesia yang bahu membahu membantu penanganan korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sikap kegotong-royongan dan bahu membahu sebagai modal sosial terbesar sekaligus menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam menyikapi paska-bencana gempa Lombok sebagai perasaan senasib sebangsa," ujar Lalu Gede dalam keterangan tertulisnya Senin (13/8/2018).

Lalu Gede mencatat sejarah lahirnya bangsa Indonesia karena didorong dari perasaan senasib dan sepenangnggungan, tujuan negara ini didirikan agar melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Satu bagian dari bangsa ini terluka maka semua tubuh negara Indonesia merasakan sakit, itulah jiwa persatuan Indonesia dalam bingkai Pancasila," kata Lalu Gede, yang juga sebagai cucu Pahlawan Nasional asal NTB, TGKH Zainuddin Abdul Madjid.

Sebagai putra asli Lombok, politisi Hanura ini memberikan apresiasi yang luar biasa atas solidaritas nasional dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat Indonesia yang sudah memberikan bantuan materi maupun immateri.

Namun demikian, pemerintah pusat harus hadir lebih maksimal. Lalu Gede meminta pemerintah pusat untuk mencari format yang tepat terhadap penanganan pascagempa Lombok.

"Kami mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk membentuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Lombok yang memiliki tugas terhadap penanganan pascagempa, membangun rumah rakyat, rumah ibadah, fasilitas umum, dan lain sebagainya dalam bentuk "crash" program APBN," ucap dia.

Menurut Lalu Gede, belajar dari kasus Bali, ketika Bali distatuskan sebagai bencana nasional, berakibat pada turisme langsung lumpuh. Imbasnya menyebabkan kerugian ekonomi Bali jauh lebih besar dibanding dengan alokasi APBN untuk bencana Bali.

2 dari 2 halaman

Alokasi APBN Maksimal

Oleh karena itu, status bencana nasional tersebut langsung dicabut, namun penanganan dan sumberdaya nasional dibuat sepenuhnya, seperti tatkala distatuskan sebagai bencana nasional.

"Jika perlu alokasi APBN yang membutuhkan landasan hukum, diselesaikan dengan menerbitkan Perpres penugasan khusus terhadap Kementerian dan Lembaga tertentu," ujar Lalu Gede.

Dengan cara ini, diharapkan penanganan pascabencana Lombok akan memperoleh alokasi APBN maksimal, dan turisme di pulau Lombok, terutama di lokasi yang tidak terimbas berat akan tetap berkembang.

"Perasaan senasib sepenanggungan harus diwujudkan melalui badan khusus untuk merehabilitasi Lombok agar lebih intensif dan massif," tegas Lalu Gede.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, jumlah korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat bertambah menjadi 387 orang. Sementara itu, korban luka-luka tercatat 13.688 orang. Pengungsi tercatat 387.067 jiwa tersebar di ribuan titik.

Ratusan ribu jiwa pengungsi tersebut tersebar di Lombok Utara (198.846 orang), Kota Mataram (20.343 orang), Lombok Barat (91.372 orang) dan Lombok Timur (76.506 orang).

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Seorang siswi SMA berusia 18 tahun terjebak di reruntuhan gempa selama 3 hari di Lombok. Namun ia berhasil diselamatkan dan kini tengah menjalani pemulihan di rumah sakit.