Kuatkan Nilai Pancasila, BPIP Perlu Payung Hukum Undang Undang

BPIP Sambangi MPR Bahas Kerja Sama — Ketua MPR Bambang Soesatyo (keempat kiri) bersalaman dengan Kepala BPIP Yudian Wahyudi saat menggelar pertemuan di Ruang Ketua MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Pertemuan tertutup tersebut membahas kerja sama antara MPR dengan BPIP. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Rektor Universitas Widyatama Obsatar Sinaga mengatakan, penguatanBadan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) dengan membuat payung hukum berupa Undang Undang dilakukan untuk menata operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik. Terlebih melihat kondisi bangsa paska reformasi yang tak begitu hirau dengan urusan ideologi negara.

"Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama," kata Obsatar, Jumat (10/7/2020).

Obsatar mengatakan, kondisi Indonesia paska reformasi cukup memprihatinkan. Di mana banyak generasi muda yang tak mengetahui makna Pancasila. Untuk itu kedudukan BPIP yang diatur melalui Perpres No.7 Tahun 2018 harus diperkuat sehingga semua warga negara Indonesia memahami ideologinya sebagai kristalisasi kebudayaan bangsa.

“Kalau suatu lembaga didirikan dengan Peraturan Presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Terlebih kalau ditambah dengan undang-undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu," kata Obsatar.

2 dari 2 halaman

Sangat Diperlukan

Obsatar mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara yang keberadaanya sangat diperlukan. Terlebih Indonesia memiliki masyarakat beragam. Karenanya, pembentukan Undang Undang harus ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan untuk mengubah isi sila dalam Pancasila.

“Kita fokus saja, kita ini bangsa yang sangat beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," ucap Obsatar.

14 Purnawirawan TNI bertemu dengan presiden Jokowi di Istana Bogor. Mereka menyampaikan masukan beberapa hal menyangkut jalannya pemerintahan dan soal Ideologi Pancasila dalam pertemuan tersebut hadir Panglima TNI dan Menkopolhukam.