Jelang Hari Konstitusi, Mantan Komisioner KPK Heran Masih Banyak Legislator Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - Sistem partai politik dinilai kerap kali berhadapan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal itu diungkapkan sejumlah tokoh dalam diskusi mengenai penerapan konstitusi dalam bernegara. 

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki, misalnya. Dia mempertanyakan integritas para politikus, khususnya penjabat publik. Sebab, kata dia, hampir sebagian besar "pasien" KPK adalah anggota legislatif.

Menanggapi pertanyaan Ruki, tokoh pergerakan, Hatta Taliwang menilai harus ada poitical will dari pimpinan negara, yakni Presiden, guna menekan legislator yang terjerat korupsi.

"Menekan korupsi itu harus ada political will president. Kalau kuat dia tinggal pilih Kapolri dan Kajagung yang bagus," ujar Hatta di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8/2018).

Selain adanya political will dari Presiden, harus ditemukan masalah pokok tentang kebobrokan partai politik jika ingin memberantas korupsi pada level ini. Menurut mantan anggota lembaga kajian MPR, Ahmad Farhan, partai politik kerap kalap mengeruk uang dari proyek demi biaya parpol itu sendiri.