Fahri Sebut Gaji KSP Kecil Jadi Alasan Ngabalin Diangkat Komisaris AP I

Liputan6.com, Jakarta - Menteri BUMN Rini Soemarno mengangkat Ali Ngabalin menjadi anggota dewan komisaris Angkasa Pura I menggantikan Selby Nugraha Rahman. Pengangkatan Ali Ngabalin pun menuai tudingan miring dari sejumlah pihak.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga itu cara Presiden Jokowi untuk menggaji orang dekat di sekitarnya. Ali Ngabalin yang menjabat sebagai Komisaris Angkasa Pura I juga menjadi Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan.

Fahri menuding gaji di KSP kecil sehingga kemudian juga diangkat di perusahaan BUMN tersebut.

"Ada kebingungan membiayai orang-orang yang bekerja sebagai political appointee di sekitar Presiden itu mungkin karena dianggap gajinya kecil ya," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

"Muncullah opsi membiayainya dengan tambahan menjadikannya sebagai komisaris BUMN. Jadi idenya adalah menambah kompensasi atas orang-orang yang bekerja sebagai political appointee," sambungnya.

Fahri menuturkan, masuknya Ali Ngabalin menjadi anggota dewan Komisaris AP I berpotensi terjadi conflict of interest. Sebab, dengan jabatannya di politik sebagai KSP, bakal membebani BUMN dalam pengambilan keputusan.

"Jadi seharusnya pemerintah Pak Jokowi mencari sumber pembiayaan yang lain untuk timnya itu jangan dibiarin jadi beban BUMN begitu komisarisnya masuk politik juga begitu politik masuk permainan politik, masuk begitu permainan politik masuk proyek-proyek di politik kan," tuding Fahri.

Dia juga mengakui DPR ada andil dalam kekeliruan di Kementerian BUMN. DPR tidak dapat melakukan pengawasan karena Rini tak bisa masuk parlemen berkat keputusan pansus.

"Saya kira ini ada kesalahan DPR juga karena DPR waktu itu memutuskan di pansus, ya kan di paripurna, Rini diganti nggak boleh diundang ternyata Jokowi nggak mau ganti Rini akhirnya BUMN terus dikelola tanpa pengawasan sampai sekarang kan Ibu Rini udah nggak rapat-rapat lagi jadi enak aja dia eksekusi, ngutang, wah udahlah jadi menurut saya itu yang menyebabkan BUMN menjadi banyak masalah," pungkas dia.

Sementara itu, Ali Mochtar Ngabalin menampik tudingan Fahri. Ia menegaskan, proses penunjukannya sebagai Komisaris AP I sudah dilakukan sejak lama, bahkan sebelum menjabat di Kantor Staf Kepresidenan.

"Sebetulnya ini proses yang sudah lama. Sebelum di KSP, yang pasti tentu ada tim yang untuk dan atas nama ibu menteri, tentu mereka mempelajari, menyeleksi, sampai pada keputusannya seperti itu," tegas Ngabalin.

Ali Ngabalin juga menyatakan, sebelum dirinya diangkat jadi Komisaris AP I tidak ada pertemuan khusus dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.