Rawan Korupsi, Pemerintah Diminta Awasi Sektor Pertanian

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen menyebut adanya titik rawan korupsi di sektor pertanian. Komisioner KPK 2011-2015 itu mengingatkan agar pemerintah turut memperhatikan sektor tersebut.

"KPK tidak bisa sendiri, harus menggandeng semua. Terutama kepala negara," ujar Zulkarnaen saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/7/2018).

Zulkarnaen berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak hanya mengandalkan penindakan dari lembaga antirasuah semata. Menurut dia, penangkapan KPK terkait korupsi di sektor pertanian hanya sebagian kecil dari dugaan tidak pidana korupsi di sektor pertanian.

"Yang bisa menekan (angka korupsi) itu Presiden. KPK sulit menekan itu, kecuali yang sudah bermasalah pidananya, cukup bukti dan masuk kewenangannya dia (KPK), baru bisa," kata dia.

Menurut Zul, korupsi yang terjadi di sektor pangan akan berdampak besar bagi para petani. Hal tersebut jelas akan membuat kesejahteraan para petani kian menurun. Alhasil, tujuan mencapai kemakmuran di Indonesia sulit tercapai.

Rawannya korupsi di sektor pertanian juga sempat dijabarkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad. Menurut Samad, banyaknya pejabat yang dijerat KPK lantaran melakukan penyelewengan anggaran di sektor pertanian menunjukan sektor ini masih rawan korupsi.

Mantan Komisioner KPK lainnya, Bibit Samad Rianto juga sepakat sektor pertanian rawan di korupsi. "Kalau menurut saya, semua bidang itu ada korupsinya, cuma saja ada yang mencuat ke permukaan ada yang enggak. Ada yang tergangkap, ada yang tidak," kata pria yang kini menjadi Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) ini.

Salah satu dugaan penyelewengan di sektor pangan ini terkait dengan program wajib tanam bawang putih bagi importir. Potensi manipulasi terjadi pada pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian yang tidak tepat sasaran sehingga memicu protes petani, serta sejumlah pihak lain.