KPU Bantah Ada Intervensi Wiranto terkait Polemik Hanura

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman membantah ada intervensi dari Menko Polhukam Wiranto terkait polemik yang terjadi di tubuh Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Arief mengatakan pertemuan antara Wiranto dan jajaran KPU hanya mendiskusikan pendapat hukum yang bisa membuat tahapan pemilu berjalan dengan baik dan lancar.

"Rakortas membahas tindak lanjut putusan PTUN tentang Hanura. Jadi ini sudah masa pendaftaran, jadi bagaimana cara menindaklanjuti putusan PTUN tersebut," ujar Arief Budiman di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, 6 Juli 2018.

Arief mengatakan, dalam pertemuan tersebut dijelaskan bahwa yang dikerjakan KPU berjenjang. Pertama, KPU bertanya kepada Kemenkumham karena kementerian tersebut yang berhak mengeluarkan daftar kepengurusan partai politik.

"Maka kami bertanya, siapa kepengurusan Partai Hanura," kata dia.

Menkumham memberi penjelasan bahwa berdasarkan putusan PTUN maka putusan yang harus diikuti SK 22 atau M.HH-22.AH.11.01 di mana Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan Syarifuddin Suding sebagai Sekjennya. Hal ini dilakukan karena SK 01 yang masih sedang disengketakan.

"Karena sudah disampaikan kepada KPU bahwa kepengurusan DPP nya adalah berdasarkan SK 22, maka KPU tindak lanjuti dengan mengirim surat kepada pengurus yang terdaftar SK 22. Siapa pengurus DPD dan DPC nya sampai hari ini kami masih menunggu penjelasan itu," kata dia.

Arief menegaskan, tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam pertemuan itu. Karena yang hadir berasal dari kementerian dan lembaga terkait.

"Yang hadir kan bukan hanya orang KPU. Ini Menko Polhukam ada, kemudian Kementerian Hukum dan HAM, ada dari PTUN, ada dari DKPP juga. Kita hanya mendiskusikan pendapat hukum yang paling bisa membuat tahapan pemilu ini tetap bisa berjalan lancar, jadi nggak ada yang terganggu," kata Arief.