Istana Evaluasi Netralitas Aparat di Pilkada Serentak 2018

Yusron Fahmi/Liputan6.com — Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Liputan6.com, Jakarta Tahapan Pilkada Serentak 2018 diklaim berjalan dengan baik. Meski begitu, Kantor Staf Kepresidenan akan mengevaluasi kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2018, termasuk soal netralitas aparat.

"Kami dari Kantor Staf Kepresidenan mencari feedback, apa-apa yang masih kurang di pilkada ini, apa ada persoalan netralitas. Ini sedang kami inventarisasi," ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Selasa (3/7/2018).

Evaluasi tersebut bertujuan agar pelaksanaan pilkada berikutnya lebih baik dari sekarang. Jika masih ditemukan ketidaknetralan aparat, Istana akan menelusuri sumber permasalahannya.

"Kita akan evaluasi, apakah SOP (standar operasional prosedur) yang salah apa perilaku perorangannya. Kalau SOP-nya akan kita sempurnakan, kalau manusianya mereka akan dikenakan sanksi-sanksi administrasi," tutur Moeldoko.

2 dari 2 halaman

Apresiasi Luar Negeri

Selain itu, Moeldoko mengapresiasi pelaksanaan pilkada di 171 daerah yang berjalan relatif baik. Dalam catatan Kantor Staf Kepresidenan, pelaksanaan tahapan pilkada yang telah berjalan jauh dari hal-hal yang sempat dikhawatirkan.

"Tidak seperti yang diprediksi atau diperkirakan sebelumnya, seolah akan terjadi sesuatu. Ini kita semuanya bersyukur," ujarnya.

Sebab pada awal tahapan pilkada, kata Moeldoko, semua masyarakat memiliki aktivasi dan keterlibatan langsung dalam politik. "Sehingga seolah-olah, wah ramainya itu mengkhawatirkan. Tapi begitu pemilihan berlangsung dan terpilih semuanya bisa memahami. Ini nih sebuah nilai luar biasa bagi bangsa Indonesia," katanya.

Tidak hanya dari dalam negeri. Kesuksesan pelaksanaan Pilkada 2018 ini bahkan diklaim mendapat apresiasi luar biasa dari dunia internasional.

"Saya yakin masyarakat luar negeri internasional juga apresiasi dalam pemilihan yang masif, 171 penyelenggara, tapi semuanya berjalan dengan bagus," ucap Moeldoko.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Kasus guru yang mengaku dipecat akibat berbeda pilihan di pilkada diselesaikan secara kekeluargaan.