Sukses

Kelompok Separatis Menyerang, TNI-Polri Kirim Pasukan Tambahan

Jelang Pilkada 2018, mereka meneror tujuh wilayah di Papua, seperti di Nduga, Kabupaten Puncak.

Jakarta - Kelompok kriminal separatis bersenjata kembali melakukan penyerangan pada Selasa, 26 Juni 2018. Jelang Pilkada 2018, mereka meneror tujuh wilayah di Papua, seperti di Nduga, Kabupaten Puncak.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, sejak beberapa hari lalu, pihaknya telah mengirim pasukan Kostrad untuk mengamankan Bandara Ilaga, Puncak.

Jumlahnya satu satuan setingkat kompi (SSK). Seluruhnya dikerahkan untuk mengamankan Bandara Ilaga. Sebab, beberapa hari belakangan sering terjadi penembakan di lokasi tersebut.

"Untuk melakukan pengamanan wilayah sekitar bandara yang biasanya rawan terjadi penembakan pesawat," kata Hadi, Selasa (26/6/2018).

Selain itu, pasukan tersebut turut diperintah untuk memperkuat pengamanan di sekitar Bandara Ilaga. Tugas itu dilaksanakan bersama aparat kepolisian yang sudah ditugaskan dalam pengamanan pilkada serentak di Papua.

Mabes Polri juga menambah pasukan untuk pengamanan pilkada di Papua. Wakapolri Komjen Syafruddin menyatakan, pasukan tambahan itu ditugaskan untuk mengatasi serangan KKSB. Pasukan tambahan yang sudah dikerahkan ke Papua, terang dia, mencapai 18 ribu personel atau hampir setara dengan dua batalyon.

"Personel tambahan sekitar 18 ribu, lebih besar dan ditambah dibanding tahun lalu," kata dia seusai rapat koordinasi persiapan Asian Games di Istana Wakil Presiden kemarin. Berdasar data dari kepolisian, Papua masuk dalam zona VII.

Polri sudah menyiapkan pasukan Korps Brimob dari Maluku Utara sebanyak 614 personel. Sedangkan di Maluku ada 1.591 personel yang siap siaga. Total kekuatan personel Korps Brimob yang disiapkan dalam pengamanan pilkada serentak tahun ini mencapai 41.333 orang.

Syafruddin menjelaskan, Papua memang salah satu wilayah yang menjadi atensi polisi sejak awal karena merupakan wilayah rawan.

Pengamanan itu dilakukan bukan hanya saat pemungutan suara hari ini (27/6/2018), tapi juga pascapencoblosan. Yakni pada saat kotak suara dipindahkan dari TPS menuju kelurahan dan kecamatan. "Jadi, titik rawan itu pada saat pencoblosan itu aman saja. Namun, setelah penghitungan di TPS dan mengangkut ke PPS (panitia pemungutan suara di kelurahan, Red), lalu di kecamatan di situ rawan sehingga perlu dikawal," tuturnya.

 

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Peran Serta Masyarakat

Jenderal polisi dengan tiga bintang di pundak itu meminta keterlibatan masyarakat, termasuk media massa, untuk membantu pengawalan tersebut agar semakin aman. Daerah lain yang juga diwaspadai Polri berdasar letak geografis adalah NTT dan Maluku Utara. Sedangkan berdasar potensi konflik wilayah, yang diwaspadai Polri adalah Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.

"Yang menyangkut demografi yang cukup besar di Jawa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan semua merupakan bagian dari yang kita waspadai jadi daerah rawan," imbuh Syafruddin.

Khusus wilayah yang mendapat atensi Polri, Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menyampaikan, instansinya sudah mengirim pasukan yang dipastikan cukup guna mengantisipasi setiap potensi ancaman. Pasukan tersebut terpisah dari total pasukan Polri sebanyak 170 ribu personel yang telah disiapkan sebelumnya.

 

Baca berita menarik lainnya di Jawapos.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.