HEADLINE: Yuk Mencoblos di Pilkada 2018, Pilihan Boleh Beda Asal Damai

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengatakan, persiapan Pilkada di 171 daerah pada Rabu 27 Juni 2018 mencapai 100 persen. KPU telah menyelesaikan hal mendetail, seperti daftar pemilih, kesiapan TPS, petugas pemantau, dan distribusi surat suara.

Pilkada serentak tahun ini digelar di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Terdapat 520 calon pasangan yang bertarung, dengan rincian diikuti 55 pasangan pada pilkada provinsi, 344 pasangan pada pilkada bupati, dan 121 pasangan pada pilkada wali kota.

"Kami sudah siap 100 persen, semua sudah sesuai rencana ya," kata Wahyu saat dikonfirmasi via telepon, Selasa (26/6/2018).

KPU pun meminta warga yang sudah memiliki hak pilih tidak golput. Masyarakat diimbau menggunakan hak politiknya untuk memilih calon kepala daerah.

"Jadi kami mengimbau kepada pemilih yang sudah terdaftar, maupun yang belum, untuk datang ke TPS untuk gunakan hak pilih. Kita berkomitmen menjamin suara hak politik pemilih untuk dapat digunakan di Pilkada 2018," jelas Wahyu.

Sementara itu, untuk melihat kesiapan Pilkada 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terjun ke Jawa Tengah. Tjahjo direncanakan akan melakukan pemantauan pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah bersama Ketua Bawaslu RI Abhan.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar saat dikonfirmasi, Selasa (26/8/2018) menuturkan, pemantauan tersebut untuk melihat kesiapan penyelenggara Pemilu, yang dinilai sudah melaksanakan dengan baik.

"Pemerintah yakin penyelenggara pemilu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan menyiapkan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 secara baik," tutur Bahtiar.

Mendagri juga berharap masyarakat bisa menggunakan hak suaranya dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Beliau berharap masyarakat berbondong-bondong ke TPS menggunakan hak pilihnya. Gunakan hak pilih secara Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil)," pungkas Bahtiar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga meminta seluruh masyarakat khususnya umat Islam untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan dengan niat yang ikhlas karena semata untuk melaksanakan ibadah.

"Pilkada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk memilih pemimpin di daerah yang akan melaksanakan tugas untuk menjaga nilai-nilai agama dan untuk membawa kesejahteraan bagi masyarakat," kata Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Selasa (26/6/2018).

MUI juga meminta setiap warga menghormati dan menghargai perbedaan pilihan dengan sikap rendah hati, toleransi dan saling memuliakan. Harus mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan.

"Menjunjung tinggi semangat persaudaraan, baik persaudaraan keislaman (ukhuwah Islamiyyah), maupun persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathoniyyah)," kata dia.

Saat hari H pencoblosan, 27 Juni 2018, KPU memberikan jadwal untuk pemilih dalam tiga kategori. Kategori yang pertama adalah Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni pemilih yang sudah dicocokkan dan diteliti (coklit) dan terdata di DPT.

Waktu untuk memilih kategori ini adalah mulai pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat, dengan syarat menunjukkan e-KTP asli, atau C6 (pemberitahuan memilih).

Jika pemilih Pilkada 2018 membawa C6, tapi tidak membawa e-KTP asli, maka pemilih tetap diterima, dan jika pemilih membawa e-KTP asli atau identitas lain, tetapi tidak membawa C6, maka akan dicocokkan dalam DPT dan boleh mencoblos.

Kategori yang kedua adalah Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPPH), yaitu pemilih yang sudah mengurus surat numpang memilih atau pindahan (A5) dari luar TPS, tapi masih di daerah pemilihan (provinsi untuk pemilihan gubernur, atau kabupaten atau kota untuk pemilihan bupati atau wali kota).

Syarat untuk kategori DPPH adalah membawa surat menumpang memilih atau pindahan (A5) dan e-KTP asli. Untuk waktu memilih kategori DPPH sama seperti kategori DPT yaitu, pada pukul 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat.

Kategori terakhir adalah Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), yaitu pemilih yang belum tercantum menjadi DPT. Untuk kategori DPTb ini dapat memilih mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 dengan catatan membawa KTP elektronik asli bagi yang memiliki, atau bisa dengan surat keterangan yang diterbitkan Dinas Dukcapil.

Jadwal pelayanan TPS hanya sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat. Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan KPPS melayani semua pemilih yang sudah masuk ke TPS dan untuk pemilih yang masih diluar dan belum menyerahkan C6 kepada petugas melebihi waktu yang ditentukan, maka KPPS tidak dapat melayani.

Cara Mencoblos

1. Tunjukkan formulir C6-KWK dan e-KTP ke Panitia KPPS di TPS

2. Tunggu di tempat yang telah disediakan hingga nama Anda dipanggil panitia

3. Panitia akan memeriksa jari Anda dan memberikan surat suara

4. Masuk ke bilik suara dan coblos foto calon pilihan Anda cukup satu kali saja

5. Lipat kembali surat suara dan masukan ke dalam kotak suara.

6. Celupkan jari Anda ke tinta ungu yang disediakan panitia, sebagai tanda sudah memilih

Dalam perhelatan Pilkada 2018 ini, sejumlah pihak mempertanyakan netralitas aparat keamanan seperti TNI dan Polri . Bermula dari pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut dugaan tak netralnya aparat di pilkada.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun angkat suara. Dia menegaskan, netralitas aparat negara dalam pesta demokrasi bersifat mutlak.

"Netralitas TNI, Polri, BIN itu adalah bersifat mutlak dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada," kata Jokowi usai meninjau Gelora Bung Karno (GBK), Senin 25 Juni 2018.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, dia sudah menyampaikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Kepala BIN Jenderal Polisi Budi Gunawan, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar terus menjaga netralitas dalam pesta demokrasi. Pesan netralitas ini harus diteruskan juga kepada jajaran TNI, Polri, dan BIN.

Jokowi juga mengajak rakyat untuk mengawasi jalannya Pilkada maupun Pemilu mendatang. Jika masyarakat menemukan indikasi ketidaknetralan aparat negara, maka segera melaporkan ke Bawaslu.

Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah menyatakan bahwa seluruh anggota Polri netral. Kalau ada oknum yang tidak netral, maka akan ada hukuman.

"Ini tolong dipahami. Kita yakinkan pada seluruh masyarakat bahwa Polri netral. Itu sudah harga mati," kata Setyo di Mabes Polri, Selasa (26/6/2018)

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menambahkan, masyarakat dapat langsung melapor ke Divisi Propam Polri jika menemukan oknum polisi yang tak netral.

Laporan bisa dilakukan dengan menghubungi hotline Divisi Propam Polri 021-7218615 atau mengirim email ke divpropam99@gmail.com.

"Sebagai media pengaduan masyarakat apabila menemukan oknum Polri yang tidak netral dalam Pilkada Serentak 2018 ini," ujar Iqbal, Selasa (26/6/2018).

Iqbal juga mengimbau agar laporan sebaiknya dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. "Sebaiknya disertakan bukti foto atau video," katanya.

Selain masalah aparat keamanan, yang tengah menjadi sorotan adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN). Bawaslu menyebut ada sekitar 500 pelanggaran ASN terkait Pilkada 2018. Ketua Bawaslu Abhan mengatakan pelanggaran ASN yang nakal tersebut telah ditindaklanjuti ke ranah hukum.

"Terkait dengan persoalan pelanggaran ASN, ada beberapa dan cukup banyak. Kurang lebih ada sampai 500-an pelanggaran ASN yang sudah kami tindak lanjuti," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin 25 Juni 2018.

ASN yang terlibat pelanggaran administrasi akan diproses oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal ini sesuai mekanisme undang-undang yang sudah mengatur, jika ada pelanggaran administrasi ASN akan ditindaklanjuti oleh KASN.

"Dan KASN saya kira sudah responsif, sudah banyak yang direkomendasi oleh KASN kepada PTK, yaitu di daerah masing-masing. Tinggal eksekutornya ada di PPK masing-masing provinsi," ungkap Abhan.

Sementara itu. Menteri Pembedayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur mengaku belum menerima laporan terkait pelanggaran netralitas ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak dari Bawaslu.

"Laporan dari Bawaslu belum ada," kata Asman di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Meski belum dilaporkan oleh Bawaslu, Asman mengaku tak menutup kemungkinan ada ASN yang telah diproses oleh Bawaslu.