Moeldoko Ingatkan Bahaya Politik Uang di Pilkada 2018

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal (Purn) Moeldoko mengajak kepada semua masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang. Apalagi, kata dia, sebentar lagi akan digelar Pilkada Serentak.

"Itu sebuah ajakan moral, pasti karena kita ingin dewasa dalam berdemokrasi," kata Moeldoko di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 25 Juni 2018.

Moeldoko berpendapat bahwa politik uang bisa merusak nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Apalagi, menurut Moeldoko, Indonesia tengah membangun demokrasi yang lebih baik.

"Demokrasi yang sesungguhnya bukan demokrasi karena ada sebuah iming-iming yang menyesatkan. Itu kan fatamorgana. Tapi ketika dilewati, ternyata menyesatkan," ucap Moeldoko.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya mengingatkan para calon kepala daerah yang bertarung dalam pilkada tidak melakukan politik uang.

"Jangan mengajak masyarakat masuk dalam pusaran arus transaksional dengan menawarkan kebendaan atau uang," ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dikonfirmasi Liputan6.com di Jakarta, Minggu 24 Juni 2018.

Menurut dia, masa tenang 24 - 26 Juni sebaiknya dimanfaatkan untuk mengevaluasi janji-janji kampanye. 

"Masa Tenang juga dimaksudkan agar para pemilih melihat kembali karakter dan integritas para calon secara detail cross check, recheck sejauh mana satu calon dibandingkan dengan yang lain, mana yang lebih berpotensi untuk membawa kesejahteraaan dan kegembiraan rakyat dalam bernegara," jelas Saut.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di liputan6.com.