Bawaslu: Kalau SBY Ada Bukti Kecurangan Pilkada, Laporkan ke Kami

SBY Resmikan Gerakan Pasar Murah Demokrat di Jakarta — Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberi sambutan saat peresmian Gerakan Pasar Murah Demokrat di Jakarta, Kamis (7/6). SBY ikut membagikan langsung paket sembako kepada warga. (Liputan6.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Bawaslu Afifudin mengatakan, ada baiknya pernyataan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikuatkan dengan laporan dan membawa bukti-bukti kecurangan ke Bawaslu.

Dengan begitu, Bawaslu bisa menindaklanjuti dan membuktikan kebenaran soal dugaan tersebut. Dia menambahkan, sampai sejauh ini tepatnya sampai sore ini, belum ada laporan masuk dari SBY.

"Belum ada. Pernyataan Pak SBY belum didukung laporan ke Bawaslu. Sebetulnya kalau pernyataan itu ditujukan untuk ditindaklanjuti tinggal datang ke kami. Kalau Pak SBY ada temuan yang bisa ditindak, kami sangat terbuka menerima bukti-bukti, aduan dan lain lain," kata Afif di kantornya, Jakarta, Senin (25/6/2018).

Afif menuturkan, pihaknya tidak ingin terjebak dalam perang isu yang seringkali muncul jelang pilkada. Afif pun mengimbau kepada para tokoh ataupun petinggi parpol tidak mengeluarkan pernyataan yang hanya menimbulkan polemik.

Afif menegaskan, setiap laporan akan ditindaklanjuti. Pihaknya tidak melihat laporan tersebut datang darimana. Yang jelas, selama dikuatkan dengan bukti dan ditemukan adanya tindak pidana pemilu dipastikan akan ditindaklanjuti.

"Intinya kami terbuka dan memposisikan semua posisi yang sama. Kalau ada laporan, kalau ada temuan, akan kami tindaklanjuti. Begitu ya," dia memungkasi.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di Liputan6.com.

2 dari 2 halaman

Ucapan SBY

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Merdeka.com)

Sebelumnya, SBY mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada.

Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Parta Demokrat.

Belum lama ini Presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan pejabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 23 Juni 2018.

Tak hanya itu, kediaman calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa.

"Mengapa hanya pasangan ini (diisung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan," ucap SBY.

Sejauh ini, ia belum menerima kecurangan menjelang pencoblosan pada Pilgub Jabar maupun Pilkada Kota/Kabupaten.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, meminta agar BIN, TNI dan Polri netral dalam pelaksanaan Pilkada 27 Juni mendatang, menyusul digeledahnya rumah Deddy Mizwar jelang Pilkada.

Massa Protes Kenaikan Harga Beras di Depan Gedung Bawaslu