PDIP: Tudingan SBY soal Pilkada untuk Kepentingan Partai dan Keluarganya

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Liputan6.com/Iqbal Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun mengatakan kritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal aparat tidak netral bermuatan politis demi kepentingan Demokrat di Pilkada. Sebab, elektabilitas pasangan calon kepala daerah yang diusung Demokrat rendah di sejumlah lembaga survei.

"Dengan melihat makin tajamnya serangan Pak SBY ke Pak Jokowi, Saya yakin bahwa apa yang dipikirkan Pak SBY dalam pilkada, bukan lah kepentingan bangsa dan negara, namun lebih kepentingan Partai dan keluarganya," kata Komaruddin melalui keterangan tertulis, Minggu (24/6).

"Lebih pada persoalan bagaimana AHY dan Ibas yang diklaimnya sebagai keturunan Majapahit, lalu begitu jago yang diusung di pilkada elektabilitas rendah, tiba-tiba salahkan penggunaan alat-alat negara," sambungnya.

Tudingan soal aparat tidak netral, menurut dia, hanya bagian dari politik melodramatik SBY dan minta dikasihani rakyat. Tapi, gaya politik tersebut disebut sudah berakhir dan ketinggalan zaman.

"Publik sudah tahu, bahwa Pak SBY lebih dihantui oleh cara berpikirnya sendiri atas dasar apa yang dilakukan selama jadi Presiden", ujarnya.

Untuk itu, Komaruddin meminta SBY menyamakan Pemerintahan Jokowi dengan pemerintahannya dulu. "Kalau kami menggunakan alat negara, kami sudah menang mutlak di Pilkada sebelumnya. Kami taat pada aturan main, dan kami percaya rakyat lah yang menjadi penentu dalam pilkada, bukan alat negara," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Lembaga Pemerintah Diminta Netral

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). (Merdeka.com)

Sebelumnya, SBY mengingatkan lembaga pemerintah termasuk Badan Intelijen Negara (BIN) dan TNI harus netral dalam pilkada. Sebab, ia banyak menerima laporan telah terjadi kecurangan di pilkada yang merugikan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat.

Salah satunya Pilkada Jabar. Belum lama ini presiden keenam RI tersebut menerima laporan bahwa rumah dinas mantan wakil gubernur jabar yang kini menjadi calon Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah.

"Apa harus rumah dinas mantan wakil gubernur digeledah, diperiksa pimpinan penjabat gubernur," kata SBY saat konferensi pers di Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6).

Tak hanya itu, kediaman calon Wakil Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga mengalami hal serupa.

"Mengapa hanya pasangan ini (diusung Demokrat), mengapa pasangan yang lain tidak dilakukan," ucap SBY.

*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Sumsel, Bali dan Sulsel di sini dan ikuti Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Non Stop hanya di liputan6.com.

Saksikan tayangan video menarik berikut ini: