Lulung Desak Anies Lanjutkan Pembahasan Raperda Reklamasi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Lulung, meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melanjutkan pembahasan Perda Reklamasi Teluk Jakarta setelah meneken Pergub 58 Tahun 2018 tentang pembentukan Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Teluk Jakarta.

"(Pergub 58) ini implementasinya seperti apa? ini kan belum ada ukurannya. Kemudian implementasinya kalau mau ada ukuran kita lihat nanti perda reklamasi, atau perda tata ruang yang nanti akan diselenggarakan dibahas nanti itu seperti apa itu nanti kita lihat di situ isinya," ujar Lulung di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Minggu (17/6/2018).

Adapun perda yang dimaksud adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Dua Raperda tersebut sudah lama Anies cabut guna menghentikan reklamasi.

Lulung sepakat rencana membangun pulau reklamasi yang belum jadi harus dihentikan. Sedangkan, pulau yang sudah terbentuk dan bangunan-bangunannya sudah berdiri harus dijelaskan bagaimana peruntukkannya. Menurut Lulung hal tersebut harus jelas diatur dalam dua Raperda terkait reklamasi.

"Pak Jusuf Kalla menyampaikan, bangunan yang sudah ada biarkan tidak apa. Tapi kita harus sepakat di Pergub 58 itu pembahasan yang nanti diusulkan di paripurna barangkali tentang perda tata ruang pesisir pantai itu harus ditanamkan. Tidak boleh ada lagi bangunan. Untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan tadi, ruang, tata ruang pesisir pantai dan laut," jelas Lulung.