KPK Bantah Ada Unsur Politis di OTT Tulungagung dan Blitar

KPK Tunjukkan Uang Rp 2,5 Miliar Hasil OTT Blitar dan Tulungagung — Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampinggi Juru bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan terkait Oprasi Tangkap Tangan di dua wilayah Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung di gedung KPK, Jakarta, Jumat (8/6). (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah ada unsur politis di balik operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar dan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Menurut dia, pihak yang mempersoalkan tindakan KPK itu sebaiknya mengujinya melalui jalur hukum.

"Banyak instrumen, apakah prapradilan, banding, dan lainnya yang diatur. Jadi debat tentang kerja-kerja KPK itu akan lebih elegan bila di pengadilan dilakukannya," kata Saut Situmorang saat dikonfirmasi, Senin (11/6/2018).

Bagi Saut, kritik terhadap kerja KPK merupakan hal lumrah. Sebab, kata dia, KPK sebagai lembaga penegak hukum perlu dipantau dan diawasi kinerjanya oleh banyak pihak.

"KPK juga harus di-check and balances. Tapi penegak hukum harus di-challenge dengan hukum," ucap dia.

2 dari 2 halaman

Pertanyakan OTT KPK

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mempertanyakan OTT yang dilakukan KPK terhadap dua kadernya.

"Saya sedang berada di Kota Blitar dan Tulungagung. Banyak yang bertanya, apakah OTT ini murni upaya pemberantasan hukum, atau sebaliknya, ada kepentingan politik yang memengaruhinya? Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar," kata Hasto dalam siaran tertulisnya kepada Liputan6.com, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

"Ada apa di balik ini?" lanjut dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini

Setelah menjalani pemeriksan 1 kali 24 jam dan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, di gedung KPK, empat orang tersangka hasil operasi tangkap tangan, OTT, di kabupaten tulungagung akhirnya ditahan di rumah tahanan...

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Bupati Tulungagung
Walikota Blitar
OTT