Aktivis 98 Undang Jokowi ke Rembuk Nasional di Monas

Oleh Lizsa Egeham pada 10 Jun 2018, 18:31 WIB
Diperbarui 10 Jun 2018, 18:31 WIB
Rembuk Nasional
Perbesar
Aktivis 98 akan gelar Rembuk Nasional di Monas. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Aktivis 98 akan mengundang Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke rembuk nasional di Monumen Nasional Jakarta, Kamis 7 Jul 2018. Kepada Jokowi, aktivis 98 mengusulkan tanggal 7 Juli dijadikan sebagai Hari Bhinneka Tunggal Ika.

"Jokowi kita undang kapasitasnya sebagai Presiden, karena di acara itu kita akan mengusulkan sebuah usulan yang sangat penting, agar tanggal 7 bisa dijadikan Hari Bhinneka Tunggal Ika," ujar SC Rembuk Nasional, Beni Ramadoni di Kawasan Kemang Jakarta, Minggu (10/7/2018).

Kendati mengundang Jokowi, dia memastikan bahwa rembuk nasional di Monas tersebut bebas dari unsur politik. Menurut dia, Jokowi diundang dengan kapasitasnya sebagai Presiden bukan Calon Presiden.

"Kegiatan ini tidak terkait sama sekali dengan kebutuhan ataupun agenda politik tertentu. Posisi Jokowi kita undang tidak ada urusan dengan Jokowi hadir sebagai Calon Presiden," ucap Beni.

Dia pun berharap agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dapat memberikan izin mengadakan rembuk nasional di Monas. Pasalnya, acara tersebut diperkirakan diikuti oleh 50 ribu aktivis 98.

"Saya berharap Anies yang mengklaim diri sebagai aktivis 98 hadir, kita undang dalam kapasitas pribadi sehingga tidak ada upaya untuk menghadang untuk tidak memberi izin di Monas," terang Beni.

 


Musyawarahkan Pemikiran

Aktivis 98
Perbesar
Aktivis 98 akan mengadakan rembuk nasional Juli nanti di Monas karena prihatin masalah radikalisme. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

Sebagai informasi, Rembuk Nasional diadakan dengan tujuan memusyawarahkan pemikiran dan menyatukan langkah untuk menegaskan pentingnya menyelamatkan ke-Indonesian.

Ada dua alasan melatarbelakangi giat tersebut. Pertama soal ideologi, lanjut dia, intoleransi, radikalisme, dan terorisme telah mengancam Pancasila dan merusak nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, terkait kondisi nasional. Dia menyatakan, radikalisme, intoleransi, dan terorisme telah menyebar ke segala lapisan sosial dan aparatur pemerintahan. Mereka yang sudah terpapar radikalisme, menjungkirbalikkan fakta.

 

Saksikan tayangan video menarik berikut ini:

Lanjutkan Membaca ↓

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya