Demokrat: Visi Misi Koalisi Keumatan Belum Jelas

Syarief Hasan Sebut Demokrat Belum Tentukan Pilihan di Pilgub DKI-Jakarta- Faizal Fanani-20170306 — Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan memberikan keterangan usai rapat pleno tertutup di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (6/3). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan partainya enggan bergabung dengan koalisi keumatan. Ia mengungkapkan alasan yang menjadi pertimbangan.

"Karena koalisi itu kan belum jelas apa visi misinya. Kita harus samakan visi misi dulu. Belum tentu sama. Dan yang namanya berkoalisi harus saling menghargai, saling percaya, yang paling penting sama engga kita punya visi misi," kata Syarief saat dihubungi, Jumat (8/6/2018).

Koalisi keumatan dikait-kaitkan dengan empat partai, yakni, PKS, Gerindra, PAN dan PBB. Namun, menurut Syarief penolakan bergabung dengan koalisi keumatan masih tentatif.

"Diajak pun belum tentu Demokrat mau masuk kesana. Belum tentu, ya artinya belum kita putuskan. Tapi diajakpun kita belum tentu kesana," ujarnya.

Menurut Syarief, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu masih ingin fokus membuka peluang terbentuknya koalisi kerakyatan. Demokrat akan tancap gas usai pilkada serentak 2018.

"Kita belum pikirkan. Paling abis Pilkadalah. Dikit lagi," ucapnya.

2 dari 2 halaman

Poros Ketiga

Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahean mengatakan partainya tengah mendorong terbentuknya poros ketiga di Pemilu 2019. Poros ketiga itu diberi nama Koalisi Kerakyatan.

"Ya Partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya. Tadi malam saya diskusi juga dengan bapak Ketum ya arahannya begitu. Kita akan berupaya untuk membangun Poros Kerakyatan atau Poros Nusantara," kata Ferdinand.

Reporter: Sania Mashabi

Saksikan video pilihan di bawah ini

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono memberi apresiasi pada pemerintahan Joko Widodo, atas pemberian gaji ke 13 dan thr pada perangkat negara.