Istana: Kewenangan KPK Tidak Boleh Dikurangi dalam Bentuk Apa pun

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi berkomitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi. Ini menjawab polemik revisi UU KUHP yang memuat pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi.

"Presiden telah berulang kali menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini tidak ingin mengurangi kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi dalam bentuk apa pun," ujarnya di Gedung Sekretariat Kabinet, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini mengatakan, dengan kewenangan yang dimiliki KPK sekarang belum cukup untuk memberangus tindak pidana korupsi. Buktinya masih banyak penangkapan terhadap pelaku korupsi di sejumlah daerah. Oleh karenanya, sudah seharusnya lembaga antirasuah itu diperkuat dan bukan sebaliknya.

"Dari hari ke hari kita baca, kita lihat masih cukup banyak (tindak korupsi). Sehingga dengan demikian sikap pemerintah dalam hal ini terutama sikap Presiden dan Wapres adalah KPK tidak boleh dikurangi kewenangannya dalam bentuk apa pun," terang Pramono.

Mengenai perbedaan pandangan dalam revisi UU KUHP menyangkut pasal-pasal tindak pidana korupsi, Pramono berharap DPR, KPK maupun stakeholder lainnya bisa menyelesaikan dengan baik. Pramono menginginkan sejumlah pihak itu dapat duduk bersama untuk mencari jalan keluar.

"Kalau kita mau duduk antara pemerintah kemudian DPR, KPK dan stakeholder lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, misalnya kejaksaan, kepolisian dan sebagainya, saya yakin pasti ada jalan keluarnya. Sekali lagi frame work atau kata kuncinya adalah kewenangan KPK tidak boleh dikurangi," Pramono kembali menegaskan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: