Polemik Tong Sampah Anies-Sandi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan turut angkat bicara mengenai pengadaan tong sampah buatan Jerman dengan anggaran mencapai Rp 9,6 miliar.

Anies pun menceritakan asal mula pembelian tong seharga Rp 3,6 juta itu. Menurut dia, pengadaan tempat sampah itu sudah sejak 2015 lalu.

"DKI menganggarkan pada 2015 untuk 2016 pembelian truk sampah. Istilahnya truck compactor. Kemudian di 2016 dianggarkan untuk pembelian tempat sampahnya yang compatible dengan truck compactor itu,” kata Anies di Polda Metro Jaya, Selasa (5/6/2018).

Menurut Anies Baswedan, tong sampah itu untuk menunjang truk sampah DKI yang sudah lebih modern.

"Jadi, awalnya adalah truknya dulu. Sesudah truk kemudian tempat sampahnya dan tempat sampahnya diadakan pada 2017. Nah, pemilihannya mengikuti barang yang tersedia di LKPP. Jadi barang itu bukan dapat melalui tender, tapi melalui pembelian lewat e-katalog,” kata Anies.

Menurut Anies, tong sampah dan truck compactor memiliki keistimewaan, yakni truk dapat mengolah sampah dan tong dapat membawa sampah hingga ke depan truk, sehingga lebih efisien.

"Truknya compactor, artinya barang (sampah) dimasukkan dan di-press di situ, sehingga saat menggunakan alat ini, maka petugas akan membawa ke depan truknya, lalu diangkat masuk ke dalam truk lalu dipadatkan, jadi itu yang menjadi unik di sini,” kata Anies Baswedan.

Mantan Mendikbud itu mengatakan, Jakarta bukan satu-satunya kota yang menggunakan tong sampah itu. Sebab, Surabaya dan kota lain sudah lebih dahulu menggunakannya.

"Surabaya sudah menggunakan sejak 2013, kemudian daerah lain yang menggunakan ada, Probolinggo, Bandung, Medan, Palembang, Malang, ini banyak daftarnya," Anies menandaskan.

Tong sampah bukan satunya-satunya program Anies-Sandi yang disorot pekan ini. Kasus lain, pohon palsu di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka mendapat sorotan publik. Proyek pohon palsu tersebut disebut-sebut menghabiskan anggaran Rp 8,52 miliar.

Tak ingin merembet, Anies Baswedan pun langsung angkat suara. Menurut Anies, pohon itu merupakan barang lama yang disimpan oleh jajarannya.

"Itu kan barang dari gudang. Katanya dari gudang, tapi belum dapat laporan resmi. Tapi secara lisan saya dengar itu dari gudang dan sekarang dikembalikan lagi ke gudang," ujar Anies Baswedan di Pasar Induk Kramatjati, Jakarta, Jumat 1 Juni 2018.

Menurut Anies, pengadaan pohon-pohon tersebut sudah ada sejak tahun lalu. Saat ditanya waktu tepatnya, Anies menyatakan akan memeriksanya terlebih dahulu.

"Nanti saya cek dulu, saya enggak mau berspekulasi. Sesudah lengkap nanti saya sampaikan, karena ini bukan sekadar untuk ramai-ramai di sosmed, kita ini menjalankan pemerintahan. Jadi kita tata," tegas dia.

Saat disinggung soal dugaan pihak DKI menggelontorkan dana hingga Rp 8 miliar untuk pengadaan barang tersebut, Anies menampiknya.

"Kalau barangnya sudah dari tahun lalu, masa (Rp 8 miliar)," kata Anies.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menegaskan, pihaknya telah menyetop pemasangan lampu hias berupa pohon imitasi di sepanjang Jalan Thamrin dan Merdeka Barat. Dia mengatakan, pemasangan murni inisiatif dari Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat.

Sandiaga mengaku sangat mengapresiasi adanya inisiatif, meski tidak tahu adanya lampu berbentuk pohon imitasi tersebut. Tetapi, kata dia, alangkah lebih baik apabila disosialisasikan terlebih dahulu.

"Inisiatif itu sangat didorong dalam suatu manajemen. Tapi sayangnya inisiatif ini tidak didiskusikan, tidak disosialisasikan dengan baik. Saya dan Pak Gubernur tidak pun disosialisasikan," ujar Sandiaga usai upacara Hari Lahir Pancasila di Monas, Jakarta Pusat, Jumat 1 Juni 2018.

Oleh karena itu, Sandiaga berterima kasih atas partisipasi dari warga masyarakat melalui media sosial yang aktif memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Begitu kami berterima kasih dari warganet, juga dari masyarakat memberikan masukan kepada kita, kita langsung setop. Dan kita langsung hentikan dan kembalikan seperti sedia kala," papar dia.

Ia pun meminta kepada Kepala Sudin Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat agar sebelum melakukan kebijakan dapat menyosialisasikannya terlebih dahulu.