Belum Respons Penolakan Revisi KUHP, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Masyarakat dari "Aliansi Masyarakat Sipil Tolak Rancangan KUHP" melakukan demontrasi di depan Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (12/2). Mereka menolak RUU KUHP karena dianggap tidak demokratis. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan sikap pemerintah yang belum merespons penolakan revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari sejumlah lembaga. Apalagi, dalam hal masuknya delik tindak pidana korupsi dalam revisi KUHP tersebut.

"Menurut kami ini aneh, ini menunjukkan tidak ada itikad baik dari pemerintah," kata Peneliti ICW, Lola Easter di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/6/2018).

VIDEO: Mahkamah Konstitusi Hapus Pasal Berita Bohong dalam KUHP, Timbulkan Keonaran

Lola berpendapat seharusnya pemerintah tidak terburu-buru dalam merevisi KUHP. Sebab, penolakan dari sejumlah pihak baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah masih terlihat.

"Kalau semuanya keberatan, terus siapa yang pakai RUU KUHP tersebut?" ucap Lola.

Lola justru mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin disuarakan pemerintah khususnya DPR dari RUU KUHP itu. ICW, kata Lola tidak melihat adanya kepentingan rakyat dalam penyusunan RUU KUHP tersebut.

ICW, sambung Lola, belum melihat adanya kepentingan bagi rakyat atas revisi KUHP ini. Ia pun menduga revisi KUHP ini hanya sebatas kepentingan politik saja.

"Yang mau disuarakan dari RUU KUHP itu apa, kepentingan rakyat atau apa?" tandas dia.

2 dari 2 halaman

Surat KPK

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat penolakan revisi KUHP kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Selain Jokowi, surat ini juga ditujukan ke pihak terkait, di antaranya Ketua Panja RUU KUHP DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Inti dalam surat itu, KPK memohon kepada pemerintah khususnya Jokowi untuk mencabut delik tindak pidana korupsi dalam revisi KUHP tersebut. Jokowi diharapkan bisa melindungi masyarakat dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Surat dikirimkan ke Jokowi dan pihak lainnya secara bertahap yakni pada 14 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017, 24 Mei 2017, dan terakhir pada 13 Februari 2018.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Para pelaku pers meminta pemerintah dan DPR dapat menghormati jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi