Ali Mochtar Ngabalin: Persaudaraan 212 Bukan Partai Politik

Oleh Hanz Jimenez Salim pada 30 Mei 2018, 22:21 WIB
Diperbarui 30 Mei 2018, 22:21 WIB
20161103- Seruan Ali Mochtar Ngabalin Terkait Aksi 4 November--Jakarta- Faizal Fanani
Perbesar
Ali Mochtar Ngabalin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Tenaga Ahli Staf Khusus Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyayangkan organisasi Persaudaraan 212 yang dinilainya telah dijadikan untuk kepentingan politik praktis. Apalagi, kata dia, Persaudaraan 212 mendeklarasikan calon presiden untuk 2019 mendatang.

"Saya ingin mengatakan bahwa Persaudaraan 212 bukan partai politik," kata Ngabalin di gedung Bina Graha, komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).

Ngabalin mengaku sempat terlibat aktif dalam dalam organisasi yang awalnya bernama Presidium 212 itu. Awalnya, kata dia, pembentukan organisasi tersebut bertujuan sebagai wadah dan dakwah bagi umat Islam.

"Sejak awal saya dukung Persaudaraan 212, tapi kalau begini caranya, biar umat Islam dan rakyat yang menilai. Jangan pakai kepentingan politik praktis seperti Persaudaraan 212," ucap politikus Partai Golkar ini.

Apabila anggota Persaudaraan 212 ingin terlibat dalam politik praktis, Ngabalin menyarankan sebaiknya menggunakan partai politik yang sudah terdaftar dan terverifikasi.

"Karena itu pakailah partai Pak Amien Rais saja. Jangan organisasi," tandas Ngabalin.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

2 dari 2 halaman

Bukan Blunder Presiden

Gelar Reuni Akbar 212, Jutaan Muslim Banjiri Kawasan Monas
Perbesar
Suasana saat Monas dipenuhi massa yang menggelar aksi Reuni 212, Jakarta, Sabtu (2/12). Aksi ini juga mempertemukan kembali umat Islam dari berbagai daerah yang pernah ikut dalam aksi 212 tahun lalu. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ngabalin juga angkat bicara mengenai kritik yang dilontarkan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tentang penetapan gaji para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Menurut Ngabalin, gaji yang diberikan negara untuk pejabat di BPIP merupakan hal yang wajar.

"Kalau blunder menyangkut BPIP, blundernya ukuran gaji Kementerian Keuangan, kenapa Presiden yang blunder? Peraturan Presiden yang turun bulan Februari tentang BPIP," kata Ngabalin.

"Nanti Perpres tentang hak keuangan dan fasilitas turun bulan Mei. Orang kerja setahun belum digaji negara," sambung dia.

Ngabalin mengatakan, peran dari BPIP ini cukup penting untuk merawat ideologi bangsa yang belakangan kian terkikis. Ia mencontohkan adanya kasus larangan menggelar upacara bendera di salah satu sekolah.

Hal ini, sambung dia, yang kini jadi perhatian pemerintah. Terutama dalam hal menjaga dan merawat ideologi bangsa bagi generasi penerus.

"Itulah kenapa, (pemerintah) memberikan perhatian luar biasa kepada BPIP. Dimana blundernya?" ucap Ngabalin.

Lanjutkan Membaca ↓