Kekerasan dan Kesejahteraan Masih Jadi Ancaman Jurnalis Indonesia

Menurut AJI Jakarta, kerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam melaksanakan tugas, seorang jurnalis di Jakarta layak mendapatkan gaji minimal Rp 7,9 juta. Sementera itu, data kekerasan dalam dunia pers tiap tahunnya mengalami fluktuatif, tapi cenderung tinggi grafiknya.

Bentuk kekerasan yang kerap didapati menimpa wartawan, yakni pembunuhan, intimidasi, pelarangan liputan. Belum lagi, masih ada jurnalis yang tak dapat kepastian soal kesehatan seperti BPJS dari perusahaannya.

Lalu, perusakan atau perampasan alat, penghapusan hasil liputan, kekerasan verbal, pelecehan seksual, penganiayaan, kriminalisasi narasumber, dan pelaporan media atau jurnalis kepada pihak kepolisian hingga gugatan perdata.

Dalam menjalankan tugasnya, terkadang awak media juga terganjal dengan beberapa regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemilik kepentingan seperti UU ITE mengatur soal pencemaran nama baik, penistaan agama, berita bohong, dan hak untuk dilupakan.

Selanjutnya, rencana revisi kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) yang mengatur terkait berita bohong, dan rahasia jabatan dan UU Nomor 2 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Menurut AJI Jakarta, dengan adanya ancaman dan permasalahan yang masih tinggi dalam dunia pers, semestinya pemerintah bisa menghapus pasal-pasal yang mengekang dan mengebiri kebebasan pers, kebebasan berpendapat dan berekspresi, tegakan supremasi hukum terhadap kebebasan pers dan demokrasi dan Dewan Pers harus mengubah standar perusahaan Pers yang mengadopsi standar kesejahteraan jurnalis.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com