2 Pengurus Dilaporkan ke Bareskrim, PSI Akan Ajukan Uji Materi Ke MK

Liputan6.com, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas definisi citra diri partai politik dalam UU Pemilu.

Langkah ini merupakan buntut dari dilaporkannya Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wakil Sekjen PSI Chandra Wiguna oleh Bawaslu ke Bareskrim Polri atas dugaan kampanye di luar jadwal.

Perkara itu bermula dari iklan PSI di sebuah media cetak. Bawaslu menilai ada unsur citra diri dalam iklan itu yang bisa diartikan sebagai kampanye.

"Kami akan maju ke MK, meminta pemaknaan yang paling tepat dari MK, apa yang dimaksudkan citra diri. Mengajukan judicial review tentang makna citra diri pada MK," ujar Toni usai konferensi pers, di Kantor PSI, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).

Secara spesifik, PSI akan menguji materi Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Toni, partainya akan mengajukan permohonan ke MK dalam waktu dekat.

Sebab, masa penyidikan perkara pelanggaran aturan kampanye di kepolisian memakan waktu paling lambat 14 hari.

"Terdekat, karena ini kan cuma 14 hari. Kemudian ke MK," ucapnya.

Meskipun begitu, dia mengaku partainya akan mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Selain itu, Toni juga menanggapi terhadap pernyataan Bawaslu yang mengatakan bahwa ia dan Chandra yang menginisiasi iklan di media cetak itu.

Menurut Toni, kemunculan iklan itu didahului oleh rapat internal PSI terlebih dahulu. Dia mengakui memimpin rapat tersebut dan hasilnya memutuskan mempublikasikan iklan yang belakangan menjadi masalah.

"Ini keputusan rapat selanjutnya apa kita serahkan kepada Bro Chandra Wasekjen dan juga tim kampanye kami untuk mempublikasikannya apakah itu melakui medsos atau video, ada yang bikin tranding topik segala macem termasuk mengiklankannya di koran. Jadi secara teknis itu dilakukan oleh tim kampanye," kata Toni.