Anggota DPRD DKI Ini Mengaku Belum Pernah Lapor LHKPN

Ilustrasi dolar AS — Ilustrasi harta kekayaan (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik angkat bicara terkait permintaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang agar anggota Dewan di Jakarta menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Taufik berjanji akan melaporkan LHKPN paling lambat Juni bersama rekannya sesama anggota dewan yang lain.

Pemprov DKI Jakarta Diminta Evaluasi Penanganan Banjir Saat Cuaca Ekstrem
DPRD DKI Jakarta Soroti Rencana Kenaikan PPN 12%, Disebut Berdampak ke Daya Beli Masyarakat
Anggota DPRD DKI Jakarta Harap Perangkat Daerah Ikut Jaga Keamanan saat Ramadhan

"Pertengahan bulan ini atau akhir bulan ini kita akan ada pengisian bersama. Ternyata enggak mudah juga ngisinya," kata Taufik di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/5/2018).

Politikus Partai Gerindra itu mengaku kesulitan dalam mengisi laporan tersebut. Ia pun minta pendampingan dari KPK.

"Kemudian nanti ada pendampingannya. Susah lho, kalau pajak kan gampang. Kalau LHKPN ada metodenya sendiri, detail," ujar Taufik.

Ia mengakui belum pernah mengisi LHKPN, karena merasa bukan pejabat, melainkan politikus.

"Saya belum pernah, kan bukan pejabat. Problemnya juga ini kan waktu saya tanya kemarin kesulitan ini ada pendampinganlah dari KPK. Ngisi sendiri belum tentu bisa," imbuhnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

KPK sejak tanggal 3 januari menerima laporan para calon Kepala Daerah. KPK membuka 10 loket untuk menerima laporan harta kekayaan bakal calon kepala daerah.

2 dari 2 halaman

Fasilitasi

20160503- M Taufik Bantah Pernah Bertemu Aguan-Jakarta- Helmi Afandi — Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta, M Taufik kembali diperiksa penyidik KPK, Jakarta (3/5) Taufik diperiksa sebagai saksi untuk tersangka M Sanusi. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Apabila nanti ada anggota dewan yang menolak LHKPN, Taufik mengaku tidak mau ambil pusing.

"Urusan dia deh, tapi yang jelas sudah kita fasilitasi. Minggu lalu kita bertemu KPK di DPRD," ujarnya. Selain itu, meski belum melaporkan LHKPN, Taufik mengaku sudah melaporkan tax amnesty.