Aksi Ganti Presiden Mencari Panggung di CFD

Ratusan relawan mendeklarasikan gerakan 2019 Ganti Presiden di pintu masuk Monas dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Pembacaan deklarasi dipimpin politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Mardani mengatakan, gerakan ini lahir bukan dari tokoh partai politik, tapi merupakan aspirasi masyarakat. Dia menuturkan, gerakan ganti presiden adalah konstitusional dan diatur undang-undang.

"Tokoh utama gerakan ini adalah para relawan kita. Karena teman-teman lah gerakan ini ada. Karena teman-teman lah gerakan ini menyebar 2019 Ganti Presiden," ujar Mardani di CFD, Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Mardani menyebut gerakan tersebut pun untuk pendidikan politik. Hal ini agar masyarakat tidak dibohongi oleh pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kita ingin lakukan pendidikan politik. Cukup sudah pencitraan. Cukup sudah pembohongan. Cukup sudah upaya membodohi masyarakat. Masyarakat disuruh ternak kalajengking. Masyarakat disuruh masuk gorong-gorong apa itu cerdas? 2019 ganti presiden," kata dia.

Gerakan #2019GantiPresiden diklaim didukung masyarakat Indonesia dari 34 Provinsi dan 317 Kabupaten Kota. Mereka juga meluncurkan buku panduan untuk relawan dan juga situs www.2019gantipresiden.org.

Menutup deklarasi 2019 Ganti Presiden ini, Mardani dan relawan membacakan aspirasi nasional:

Aspirasi nasional kita, Kami relawan nasional 2019 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan ketidakadilan ketidakberpihakan dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di bumi NKRI.

Oleh karena itu, kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik berdaulat bermartabat adil makmur dan berakhlak mulia.

Dengan memohon ridho Allah SWT dan dukungan dari seluruh rakyat, kami siap mengawal jalannya proses pemilu yang jujur adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Hingga terwujudnya 2019 ganti presiden secara sah dan konstitusional pada tanggal 17 April 2019.

Jakarta 6 Mei 2018.

Dana dari Mana?

Mardani Ali Sera mengatakan, anggaran dari deklarasi tersebut merupakan hasil sumbangan tim. Dana yang digelontorkan sebesar Rp 40 juta. Penyumbang terbesar adalah penyanyi senior Neno Warisman.

"Sebanyak 40 juta urunan dari tim. Mayoritas dari Neno," ujar Mardani saat acara deklarasi di pintu Monas Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).

Dana tersebut dipakai untuk kegiatan deklarasi 2019 Ganti Presiden, dan penerbitan buku manual untuk relawan. Serta, situs yang diperuntukkan bagi relawan, yaitu http://www.2019gantipresiden.org/

"Buku berisi do and dont. Apa saja yang bisa dilakukan relawan dan tidak boleh. Contoh tidak boleh provokasi," ucap Mardani.

Mardani mengaku gerakan seperti ini rentan untuk dipolitisasi. Karenanya, dia berusaha menciptakan cara agar relawan tertata. Kendati demikian, Mardani tidak menjelaskan bagaimana sistem itu dibentuk.

"Tapi kita buat sistem agar relawan tertata dengan baik, pesan kita tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk negeri," ucap Inisiator gerakan 2019 Ganti Presiden ini.

Salah satu penggagas acara itu, Neno Warisman membantah kegiatan relawan itu termasuk kategori agenda politik.

Neno menyebutkan acara tersebut diisi peluncuran situs dan buku, serta orasi dari politikus yang akan dihadiri sekitar 300 orang.

Selain massa #2019GantiPresiden yang memadati area Patung Arjuna Wiwaha, Silang Barat Daya Monas, Jakarta Pusat saat CFD Minggu 6 Mei 2018, para pedagang juga meramaikan dengan berjualan pakaian aksesoris bernada ganti presiden.

Ada dua lapak yang menjual aksesoris beratribut partai. Satu lapak milik Rizal (46) yang menjual hiasan kulkas dengan lambang PKS disertai angka 8 yang merupakan nomor urut pada Pemilu 2019.

Rizal mengaku membawa aksesoris tersebut karena kebetulan sedang ada dalam stok. Dia mengatakan memang biasa berjualan barang partai.

Bahkan, biasanya dia juga menjual benda dengan atribut PBB dan PAN, hanya kebetulan saja sedang kehabisan. Rizal menuturkan barang tersebut dia dapat dari tempat sablon yang biasa membuat atribut partai di Bandung.

"Karena kebetulan ada barangnya saja. Ada PBB, PAN, PKS," ujarnya kepada merdeka.com.

Di sebelah Rizal ada satu lapak yang menjual barang beratribut Partai Gerindra. Di lapak tersebut menjual bordiran berlambang Garuda Partai Gerindra, juga topi berlambang sama di antara tumpukan topi #2019GantiPresiden.

Ketika disambangi, penjual terlihat enggan diwawancarai. Barang tersebut, menurut penjual, merupakan pesanan seseorang yang tinggal di Maluku. "Pesenan dari orang Maluku. Mas jangan ganggu saya lagi dagang," jawab pedagang tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis mengingatkan kembali masyarakat agar tidak berkegiatan politik di kawasan hari bebas berkendaraan atau car free day (CFD).

"Kami ingin warga semakin paham ide awalnya CFD," kata Idham di Jakarta, Minggu (6/5/2018). Idham sempat meninjau kegiatan masyarakat di lokasi CFD sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat.

Idham membantah kegiatan tersebut untuk "sweeping" terhadap aksi Deklarasi Akbar Relawan Nasional "#2019GantiPresiden di sekitar Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat.

Idham menuturkan, Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta telah menyebar spanduk dan kaos berwarna putih polos kepada masyarakat yang hendak menghadiri kegiatan deklarasi tersebut. Demikian dilansir dari Antara.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menambahkan, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mengerahkan 5.000 personel untuk mengamankan deklarasi #2019GantiPresiden.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, tidak boleh ada aksi atau agenda politik dalam setiap gelaran dan di kawasan CFD. Sebab, CFD adalah sarana warga untuk bersilaturahmi dan berolahraga. Bukan untuk kepentingan golongan apalagi partai politik (parpol).

Pernyatan itu disampaikan Anies untuk menanggapi informasi soal rencana Deklarasi #2019GantiPresiden di kawasan CFD.

"Tidak boleh ya, sudah jelas car free day itu juga harus kawasan bebas kendaraan bermotor," kata Anies di Jakarta, Sabtu 5 Mei 2018.

Dia menambahkan, aturan CFD berlaku dan harus ditaati. Anies memastikan, pihaknya tidak akan segan menegur dan tidak mengizinkan jika ada agenda atau aksi dukung-mendukung di CFD.

"Harus tetap jadi kawasan bebas dari semua kegiatan sesuai dengan aturan," ujar Anies Baswedan.

Saksikan video pilihan di bawah ini: