OSO: Utang Negara Terkecil di Era Pemerintahan Jokowi

Oleh Liputan6.com pada 28 Apr 2018, 15:59 WIB
Diperbarui 30 Apr 2018, 15:13 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang berharap, tak ada kebohongan dan kepalsuan yang diungkap pihak-pihak tidak bertanggung jawab mengenai utang negara. Apalagi menyebut, utang di era pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla menumpuk.

"Saya ingin mengungkapkan tentang piutang negara, kita semua yang ada di sini, adalah yang di dalam proses lima tahun pembangunan. Kita semua orang yang bertanggung jawab dan melihat fakta terbuka bahwa piutang negara itu yang terkecil dilakukan oleh pemerintah sekarang ini," ucap Oesman Sapta Odang yang akrab disapa OSO di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4/2018).

"Jangan ada kebohongan, kepalsuan, emosional, fitnah seolah-olah utang itu karena pembangunan di era kita sekarang ini," dia menegaskan.

Menurut OSO, pemerintah terus melakukan koreksi tentang utang negara. Sehingga secara fakta, utang yang terkecil adalah di era pemerintahan saat ini. Jika pun membengkak, itu akibat pemerintahan masa lalu.

"Kita justru terus menerus melakukan koreksi bahwa kewajibannya besar, kewajiban membayar besar tentu itu akibat dari pertanggung jawaban utang yang lama," tutur OSO.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 2 halaman

Dukung Langkah Strategis

Ketua DPD OSO Jadi Pembicara Seminar Pembangunan Daerah
Ketua DPD Oesman Sapta Odang atau OSO berbicara dalam seminar pascasarjana di Universitas Moestopo, Jakarta, Sabtu (24/3). OSO menekankan pentingnya komunikasi antarlembaga untuk pembangunan. (Liputan6.com/JohanTallo)

Lebih lanjut, OSO mendukung langkah strategis pemerintah dalam upaya memakmurkan daerah. Contohnya pembangunan infrastruktur untuk mempermudah akses masyarakat.

"Kita harus berkomitmen bahwa pembangunan harus merata sehingga infrastruktur penting, dan saya tidak peduli siapa yang membangun. Namun hasil dari pembangunan yang sudah dilakukan akan menjadi milik daerah," pungkas OSO.

 

Reporter: Muhammad Genantan Saputra 

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓