Politikus PDIP Yakin Elektabilitas Jokowi Naik Setelah Pilih Cawapres

Kenakan Jaket Jeans, Presiden Jokowi Tinjau IIMS 2018 — Presiden Joko Widodo mencoba pre-prototype Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) Kiat Mahesa Wintor pada Indonesia International Motor Show 2018 yang diselenggarakan hingga 29 April di JIExpo, Jakarta, Kamis (19/4). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu yakin, elektabilitas Joko Widodo atau Jokowi akan naik jika telah mengumumkan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya di Pemilu 2019. Masinton mengklaim, elektabilitas Jokowi tanpa pasangan cawapres pun trennya terus naik.

Misalnya, merujuk survei Median, tokoh yang mengalami kenaikan yaitu Jokowi dari 35 persen menjadi 36,2 persen. Survei Median dilakukan pada 24 Maret-6 April 2018.

"Kalau kita lihat sekarang ketika Pak Jokowi mau disandingin, capres belum muncul elektabilitasnya di atas terus, ketika disanding cawapres, saya yakin Pak Jokowi tetap lebih di atas lagi," kata Masinton di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/4/2018).

Masinton menantang kubu lawan Jokowi segera mendeklarasikan calon presiden yang mereka usung. Dia ingin kandidat capres yang bertarung di Pilpres 2019 segera adu gagasan dan program agar masyarakat bisa memberikan penilaian.

"Akan semakin baik akan ada kontestasi ke publik baik tawaran proram maupun isu politik yang dimunculkan. Publik akan bisa melihat mmembandingkan, kalau Jokowi oh proramnya begini," terangnya.

Disinggung soal cawapres Jokowi, Masinton menuturkan, partai-partai koalisi akan membicarakan hal tersebut akan dilakukan setelah gelaran pilkada. Sebab, partai-partai pendukung Jokowi masih fokus pada pemenangan pilkada.

"Kalau itu sudah ada kesepakatan bersama koalisi pendukung pemerintah membahas cawapres ssetelah pilkada. Ini ada pilkada serentak fokus energinya ke sana," tegas Masinton.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Dengan sertifikat yang dibagikan ini, Jokowi berharap angka konflik agraria di indonesia bisa diminimalisir

2 dari 2 halaman

Foto Jokowi

Jokowi Serahkan 3.500 Sertifikat untuk Warga Lampung — Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat kepada warga Lampung di GOR Way Handak, Kalianda, Lampung Selatan, Minggu (21/1). Menurut Jokowi, saat ini masih ada 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. (Liputan6.com/Pool/Laily Rachev-Biro Pers Setpres)

Masinton Pasaribu juga membantah foto Jokowi pada bundel sertifikat tanah untuk rakyat atas permintaan sang Presiden Menurutnya, Jokowi tidak pernah meminta fotonya dipasangkan dalam sertifikat, spanduk atau baliho.

"Itu bukan kerjaan pak Jokowi," kata Masinton.

Dia menduga diselipkannya foto Jokowi pada lembar sertifikat tanah dilakukan pihak terkait. "Nah kalau itu tentu bukan kerja dari seorang presiden, bisa jadi itu kerja menterinya yang bersangkutan, atau dirjennya. Saya enggak tahu" tegasnya.

Anggota Komisi III DPR ini meminta staf kepresidenan melakukan investigasi terkait munculnya foto Jokowi di sertifikat tanah tersebut. Sebab, masalah ini dianggap merugikan Jokowi.

"Saya enggak tahu itu tugasnya di staf kepresidenan untuk menginvestigasi itu, karena itu juga merugikan Pak Jokowi. Saya yakin bukan kerjaan presiden," tandas Masinton.

Foto Presiden Joko Widodo yang terdapat dalam bundel sertifikat tanah untuk warga menuai kritik Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo seharusnya Jokowi tidak perlu menyelipkan foto dalam sertifikat tanah tersebut.

"Misalnya pembagian sertifikat, enggak usah pakai foto lah. Di sekolah-sekolah kan sudah ada (foto Jokowi). Enggak usah ditempel di sertifikat lah," kata Roy.

Menurut Roy, adanya foto Jokowi dalam sertifikat tanah itu justru dapat mengubah simpati rakyat kepadanya. Demokrat akan mengkritik jika pemerintah melakukan kesalahan.

"Bisa membalik simpati menjadi antipati," tegasnya.

Reporter: Renald Ghiffari

Sumber: Merdeka.com

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Merdeka.com
Pilpres 2019
PDIP