AJI dan IJTI Harap Usulan Revisi HPN Disikapi Proporsional

Liputan6.com, Jakarta - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengajukan usulan perubahan tanggal Hari Pers Nasional (HPN). Selama ini, HPN diperingati setiap 9 Februari.

Usulan yang disampaikan pada Maret 2018 itu direspons Dewan Pers dengan menggelar pertemuan terbatas pada Rabu 18 April 2018. Acara itu berlangsung di lantai 7 Gedung Dewan Pers di Jl Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Pertemuan dihadiri anggota dan mantan anggota Dewan Pers serta konstituen Dewan Pers. Antara lain, wakil dari AJI, IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Pers (SPS),

Selain itu, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Dalam pertemuan sekitar 3 jam itu, wakil dari AJI dan IJTI menyampaikan dasar pemikiran munculnya usulan revisi tanggal pelaksanaan HPN dan dituliskan secara lengkap dalam bentuk kajian sejarah.

Menjelang pembahasan ini, soal revisi HPN ini menjadi perdebatan hangat. PWI sudah mengeluarkan pernyataan yang isinya antara lain mempertanyakan sikap Dewan Pers yang berencana merevisi HPN.

Selain itu juga mendesak agar PWI mensomasi Dewan Pers dan mengganti ketuanya karena memfasilitasi pertemuan itu serta mendesak PWI pusat menarik wakilnya dari Dewan Pers dan menyatakan HPN tanggal 9 Februari adalah harga mati.

Atas hal tersebut, AJI dan IJTI meminta pihak melihat soal ini secara bijak dan obyektif. Apa yang disampaikan ini merupakan upaya untuk menjawab aspirasi dari anggota yang menghendaki upaya penyelesaian dari keengganan kedua organisasi ini untuk terlibat dalam HPN.

"Penyelesaian soal ini dilakukan melalui cara yang prosedural, yaitu meminta agar dibahas di komunitas pers dengan difasilitasi Dewan Pers," kata Ketua AJI Abdul Manan dan Ketua IJTI Hendriana Yadi dalam keterangan bersama, yang diterima Liputan6.com, Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Selain itu, AJI dan IJTI juga meminta organisasi wartawan bersikap proporsional dan tidak emosional melihat perkembangan ini. Sikap mempertanyakan Dewan pers adalah bentuk ketidaktahuan atas atas apa yang terjadi selama ini.

"Dalam soal ini sikap Dewan Pers sudah benar dan tepat dengan menggelar pertemuan soal itu karena memang ada aspirasi dari konstituennhya yang meminta, yaitu AJI dan IJTI," lanjut AJI dan IJTI dalam keterangan itu.

Jadi, gugatan terhadap Dewan Pers jelas sesuatu yang berlebihan, emosional, dan mendasarkan pada kemarahan yang tidak jelas.