Sukses

Wantimpres Bantah Jokowi Titipkan Urusan Pilpres ke Luhut dan Wiranto

Dia menuturkan, kabinet bekerja sebagai pembantu presiden dan menjalankan pekerjaannya secara normatif.

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa, menampik langkah Luhut Binsar Pandjaitan menemui Prabowo Subianto, dan Wiranto menyambangi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah titipan dari Presiden Jokowi untuk Pilpres 2019.

"Enggak ada titipan Presiden ke Beliau atau sebaliknya. Saya kira enggak ada. Tak ada permintaan Jokowi untuk berbicara," ucap Suharso di Hotel Harris Suites FX Sudirman, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

Dia menuturkan, kabinet bekerja sebagai pembantu presiden dan menjalankan pekerjaannya secara normatif. Sehingga, tak ada istilah saling titip.

"Tugas normatif sebagai menteri, nah itu yang dikerjakan. Presiden enggak mendorong kabinetnya," jelas Suharso.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PPP ini, memandang apa yang dilakukan Wiranto ke SBY kemarin, dalam rangka menjaga stabilitas politik nasional.

"Wiranto kan kapasitasnya sebagai Menkopolhukam dalam rangka stabilitas politik nasional. Saya kira pada tempatnga kalau bertemu pimpinan parpol," tandas Suharso.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pertemuan Wiranto-SBY

Menko Polhukam Wiranto bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kediamannya, kawasan Mega Kuningan, Jakarta.

"Saya kan Menko Polhukam, makanya saya sebagai pejabat politik harus berkomunikasi dengan semua pimpinan parpol dan tokoh politik, siapa saja," ujar Wiranto di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (18/4/2108).

Dia menambahkan, pertemuan dengan ketua umum partai tak berlangsung dengan SBY saja. Agenda pertemuan dengan petinggi partai lainnya yang tengah direncanakan.

"Pak SBY kan ketua partai. Saya juga bisa bicara dengan Pak OSO, Pak Romi, Pak Prabowo. Harus bicara agar ada komunikasi dan pengertian," ujar dia.

Komunikasi antara pemerintah dan parpol dinilai sangat penting. Hal itu dilakukan agar demokrasi yang sudah terbangun di Indonesia semakin baik.

"Karena tanpa kesadaran kita, tak akan bisa bangun demokrasi di negeri ini. Kalau masing-masing enggak pernah ketemu dan koordinasi, apa jadinya wajah demokrasi kita," ucap dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.