Kalah di Praperadilan, Hakim Minta Polri Kembalikan Yacht Equanimity

Liputan6.com, Jakarta - Hakim Tunggal H Ratmoho memutuskan penyitaan kapal pesiar atau super yacht Equanimity Cayman adalah tidak sah. Karenanya, putusan pengadilan dalam permohonan praperadilan itu mengharuskan Polri mengembalikan kapal yang sudah disita tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi yang diajukan termohon dalam pokok perkara. Mengabulkan permohonan praperadilan oleh pemohon dengan membantalkan surat penyitaan Polri tanggal 26 Febuari 2018, dan menghukum termohon untuk mengembalikan kapal persiar tersebut kepada pemohon," kata hakim Ratmoho di PN Jakarta Selatan, Selasa (17/4/2018).

Hakim menimbang, berdasar uraian yang dihadirkan dalam persidangan, pemohon yakni pengacara Equanimity Cayman Ltd, Andi Simangunsong dan tim, dapat membuktikan dalil-dalil permohonan. Sehingga, menurut hakim pantas bila permohonan pemohon untuk dikabulkan.

"Maka penyitaan oleh Polri menjadi tidak sah," jelas hakim.

Lewat pertimbangan hakim, Polri dinilai bertindak melebihi kewenangan dengan menerbitkan perkara baru. Padahal, surat diterima dari atase FBI menyatakan bahwa Polri hanya diminta melakukan operasi gabungan.

"Berdasar bukti surat kepada kepala investigasi tindakan kriminal Polri dari Joseph selaku atase hukum FBI dari Kedutaan AS, dikatakan Polri untuk melakukan operasi gabungan menyita kapal yang dibutuhkan tim FBI. Maka seharusnya Polri hanya melakukan itu saja," tandas hakim dalam amar putusan praperadilan super yacht Equanimity.

Saksikan video pilihan di bawah ini: