PPP: Cawapres Rekomendasi Munas Pertimbangkan Unsur Politik dan Syar'i

Kubu Romahurmuziy Tempati Kantor DPP PPP — Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi (kedua kiri) memberikan keterangan saat konferensi pers terkait pendudukan gedung kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta, Selasa (12/12). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama di Semarang, Jawa Tengah. Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi forum itu akan menghasilkan rekomendasi calon wakil presiden yang akan dijagokan PPP di tahun 2019.

Ia menjelaskan rekomendasi itu akan memadukan unsur politik dan unsur syar’i.

"PPP sebagai partai Islam ini tidak murni berpatokan dengan aspek politik saja, tapi kajian dari para alim ulama diundang untuk merumuskan rekomendasi di Munas ini," kata pria karib disapa Awiek saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (13/4/2018)

Kendati demikian, Awiek masih menutup rapat nama-nama yang akan digelontorkan di penghujung Munas nanti. Dia menilai, petanya masih cair dan terus digodok.

"Jadi soal kriteria kepemimpinan nasional ada a, b, c, d. Persoalan terkait nama, itu nanti dinamika forum ya," petinggi PPP ini memungkasi.

2 dari 2 halaman

Persoalan yang Dibahas

Sebagai informasi, beberapa persoalan dibahas dalam Munas pada 13-14 April 2018 ini, seperti kepemimpinan nasional, isu sara, ujaran kebencian, hoaks, dan bagaiamana politik islam di negara non Muslim. Munas Alim Ulama ini dipimpin oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH. Maimoen Zubair dan Pelaksana Harian KH. Syukron Makmun.

Usai pertemuan, Hasto dan Romahurmuziy mengatakan bahwa PDIP dan PPP sepakat akan membentuk tim bersama guna membicarakan berbagai isu.