Pembelaan Setya Novanto: Kemendagri Dominan dalam Proyek E-KTP

Liputan6.com, Jakarta Persidangan Setya Novanto memasuki babak akhir. Hal ini usai jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK menuntut Setya Novanto 16 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Dalam nota pembelaannya Setya Novanto menyebut dirinya tidak mengintervensi proses pengadaan KTP Elektronik. Dia menyebut peran dominan dalam pengadaan megaproyek ini adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Peran pemerintah--dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri--yang paling dominan, bukan di DPR," kata Setya Novanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).

Menurut Setya Novanto, proyek senilai Rp 5,9 triliun itu semula diusulkan dari pendanaan pinjaman luar negeri. Lalu, pada November 2009, pemerintah mengusulkan proyek tersebut diubah menjadi sumber APBN murni yang diusulkan Gamawan Fauzi melalui stakeholder terkait.

"Untuk sumber pembiayaan PHLN menjadi APBN murni, dibutuhkan persetujuan DPR RI," kata Setya Novanto.

Barulah pada Februari 2010, guna mempermudah proses anggaran tersebut, Andi Narogong dan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri saat itu, Irman, menemui Burhanudin Napitupulu yang saat itu menjabat Ketua Komisi II.

Pertemuan itu membahas agar proyek e-KTP dapat dilancarkan dalam pembahasannya.

"Fakta di atas bagaimana peran pemerintah dalam proses penganggaran dan DPR RI memberi persetujuan, itu di luar tanggung jawab saya," kata Setya Novanto.