Wacana Pilkada Tak Langsung, Wiranto: Jangan Terjebak Salahkan Sistem

Oleh Liputan6.com pada 10 Apr 2018, 18:33 WIB
Diperbarui 10 Apr 2018, 18:33 WIB
Jusuf Kalla hingga Fadli Zon Hadiri Pengucapan Sumpah Ketua MK
Perbesar
Menko Polhukam Wiranto menghadiri acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK Anwar Usman dan Aswanto, Jakarta, Senin (2/4). Sejumlah pejabat negara menghadiri acara pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menanggapi wacana pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Menurutnya, persoalan pilkada jangan hanya dititikberatkan kepada sistem.

"Kita jangan terjebak kepada menyalahkan sistem padahal manusianya yang menjalankan sistem itu yang tidak ikut direformasi," ujar Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (10/4/2018).

Wiranto berpandangan, aspek manusia juga perlu ditinjau bila mengevaluasi sebuah sistem. Politikus Hanura itu berpendapat, sistem tidak akan mengubah apa pun, selama manusia di dalamnya tidak berubah.

"Kalau sistem itu diubah-ubah, manusianya karakternya, tabiatnya, tidak berubah sama saja amburadul juga. Maka kembali yang harus direformasi adalah sistem yang paralel dengan manusianya," Wiranto menegaskan.

Karenanya, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam terhadap wacana tersebut. Dia ingin menimbang untung rugi penyelenggaran pilkada jika dipilih oleh DPRD.

"Ini semuanya perlu dibincangkan dengan baik dengan bijak jangan grasak-grusuk terburu-buru karena menyangkut hak warga negara menyangkut sistem demokrasi yang sedang kita kembangkan," ucap Wiranto.

 

2 dari 2 halaman

Pertemuan Ketua DPR dan Mendagri

Menko Polhukam Wiranto (Istimewa)
Perbesar
Menko Polhukam Wiranto (Istimewa)

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo bertemu dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, salah satunya membahas penyelenggaran pilkada. Politikus Golkar itu meyakini pemerintah sepakat untuk mengevaluasi kembali pelaksanaan pilkada.

Bambang menilai pilkada langsung memakan biaya yang besar sehingga menyuburkan praktik politik uang. Bahkan belakangan kepala daerah banyak ditangkap KPK lantaran tersandung korupsi, diduga untuk biaya pencalonan kembali.

 

Reporter : Ahda Bayhaqi

Sumber  : Merdeka.com 

Lanjutkan Membaca ↓