Bawaslu Terima 184 Laporan Dugaan Pelaggaran Pilkada Serentak

20151209-Unik, Coblos di TPS Ini Diantar Odong-odong-Depok — Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat menggunakan hak pilih pada pemungutan suara Pilkada Depok di TPS Kampung Pilkada RW 03, Depok, Jawa Barat, Rabu (9/12). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI sampai saat ini sudah menerima 184 laporan dugaan pelanggaran Pilkada Serentak 2018. Hal ini disampaikan oleh anggota komisioner Ratna Dewi Pettalolo.

"Sampai hari ini data yang terekap di sistem pelaporan kami ada kurang lebih 184 laporan yang sudah masuk," ujar Ratna di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Minggu (8/4/2018).

Tetapi menurutnya, dari jumlah laporan tersebut masih cukup kecil jika dipresentasikan. Apalagi, kata Ratna, presentasenya kecil yang bisa sampai pada proses di kepolisian sampai putusan.

"Sampi saat ini 3 kasus yang sudah diputus di pengadilan, yaitu di Sulawesi Utara di Kora Mobago dan di NTT. Itu putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Itu terkait dengan pemalsuan dukungan untuk calon perseorangan," kata Ratna.

Dari 184 laporan yang masuk ke Bawaslu, Ratna menyebut dugaan pelanggaran terbanyak adalah keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN.

"Pada umumnya yang paling tinggi keterlibatan ASN dalam pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur, bupati, walikota," tuturnya.

Pilkada serentak akan digelar 27 Juni 2018

2 dari 2 halaman

Daerah Terbanyak

Logistik Pilkada DKI 2017 — Petugas mengangkut kotak suara yang akan didistribusikan ke kelurahan di Kecamatan Menteng, Jakarta, Senin (17/4). Logistik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wagub DKI telah siap didistribusikan ke kelurahan di Jakarta. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Untuk di daerah mana saja terbanyak, menurut Ratna ada di Sulawesi Utara.

"Angka tertinggi keterlibatan ASN di Sulawesi Utara, kedua di Sulawesi Selatan. Mereka ikut dalam proses tahapan kampanye," terang dia.

Terkait apakah kampanye yang diikuti ASN tersebut dilakukan oleh calon petahana, Ratna mengaku tidak tahu.

“Tidak terinci, tapi ketika dilakukan pelaksanaan pengawasan, banyak ASN yang terlibat dalam kegiatan kampanye, memang angkanya tinggi dan sudah kami rekomendasi kepada KASN,” tegas Ratna.

Massa Protes Kenaikan Harga Beras di Depan Gedung Bawaslu