Tidak Masuk Rencana Pembangunan Anies, Bagaimana Nasib Reklamasi?

Harapan Nelayan Pesisir Jakarta — Pemandangan di kampung nelayan di Muara Angke, Jakarta, Senin (23/10). Kelompok Nelayan Tradisional (KNT) dan seluruh masyarakat pesisir di Muara Angke menolak dilanjutkannya reklamasi. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Reklamasi Teluk Jakarta tidak tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2018-2022.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, tidak adanya detail reklamasi pada RPJMD menunjukkan komitmennya menghentikan megaproyek itu. "Yang jelas kan kita enggak akan melakukan reklamasi di RPJMD kan. Ya berarti berhentilah," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa, 3 April 2018.

Meski tidak merinci reklamasi pada rencana pembangunan Jakarta, pemprov menyampaikan adanya kajian pemetaan atau audit untuk Pulau C, D, G, dan K yang telah direklamasi. Adanya kajian tersebut, kata Anies, bukan berarti reklamasi dilanjutkan. "Jelas kita hentikan reklamasi," Anies menandaskan.

Sementara untuk pulau reklamasi yang telah dibangun, yakni Pulau C,D,G, dan K, Anies berencana tetap memanfaatkan pulau tersebut untuk kepentingan publik.

"Dari dulu kita mengatakan adalah kita akan memanfaatkan pulau itu untuk kepentingan publik," ujar Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Para nelayan kerang ijo di utara Jakarta tetap menolak keras proyek reklamasi.

2 dari 2 halaman

Penolakan BPN

20160417-Penampakan Terkini Bentuk Pulau G Hasil Reklamasi Teluk Jakarta — Sejumlah warga memadati kawasan Muara Angke untuk melihat proses reklamasi di Jakarta, Minggu (17/4). Lokasi yang dulunya mejadi tempat nelayan mencari ikan berubah menjadi dataran dari proyek Reklamasi Teluk Jakarta. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan surat kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membatalkan seluruh hak guna bangunan (HGB) yang diberikan pada pengembang Pulau C, D, dan G.

Namun, surat itu masih menggantung lantaran BPN menolak permintaan DKI.

Anies-Muhaimin Hadiri Langsung Sidang Perdana PHPU di Mahkamah Konstitusi

Calon Wakil Presiden nomor urut 1 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Dewan Syuro Salim Segaf Al Jufri (kiri ke kanan) bersiap memberikan keterangan usai melakukan pertemuan secara tertutup di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Anies Baswedan
Tokoh
Anies Baswedan pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia ke-29 pernah menjadi rektor termuda se-Indonesia
Lihat Selengkapnya
Anies Baswedan
Reklamasi
Reklamasi Jakarta