KPK Telusuri Pihak Lain dalam Kasus Suap 38 Anggota DPRD Sumut

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, penerimaan suap yang dilakukan oleh 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014, merupakan bentuk korupsi massal.

KPK menyebut, kasus tersebut terjadi karena DPRD sebagai legislatif membuka peluang terjadinya kongkalikong antara pihaknya dan eksekutif.

"Kasus ini kembali menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal dengan memanfaatkan pelaksanaan fungsi dan kewenangan legislatif, sebagai pintu yang membuka peluang terjadinya kongkalikong antara eksekutif dan legislatif," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2018).

Dia pun membuka kemungkinan menjerat pihak lain yang turut terlibat dalam kasus tersebut. Menurut dia, KPK tidak pernah tebang pilih dalam menjerat siapa pun ketika memiliki alat bukti yang cukup.

"Kemungkinan sprindik kita tunggu perkembangan proses persidangan maupun alat bukti baru, kita akan ikuti proses itu, seperti yang mungkin banyak yang disangkakan orang kita tidak tebang pilih," jelas Agus.

KPK menduga menduga 38 orang anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 yang ditetapkan sebagai tersangka menerima uang suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Mereka masing-masing diduga menerima suap sebesar Rp 300 hingga Rp 350 juta.