Golkar: Kritik Pemerintah Harus Bermartabat

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily enggan mengomentari mengenai pernyataan Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan yang menyebut 'bangsat' Kementerian Agama.

Namun, dia mengimbau agar Arteria Dahlan dan anggota dewan dapat menyampaikan kritik kepada lembaga pemerintah dengan cara yang lebih bermartabat. Sehingga dapat tercipta suasana yang saling menghormati.

"Itu dikembalikan kepada masing-masing pihak. Sebaiknya kita mengkritik atau mengawasi kinerja pemerintah tentu harus dengan cara yang lebih bermartabat, jadi kita jaga masing-masing institusi," kata Ace saat dihubungi Liputan6.com di Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Bila yang dipermasalahkan mengenai penyelenggaraan ibadah umrah, Wakil Ketua Komisi VII ini menyebut tidak sepenuhnya kesalahan ada di Kemenag.

Ace menjelaskan saat ini Kemenag telah memiliki regulasi agar permasalahan serupa dalam penyelenggaraan ibadah umrah tak terulang kembali. Yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) yang baru.

Meski dicabut izinnya oleh Kemenag, empat agen travel umrah tersebut masih harus memberangkatkan jemaah yang sudah membayar ongkos ke Tanah Suci.

2 dari 2 halaman

Sandar Pelayanan Umrah

Golkar Rotasi Kader di DPR, Ace Hasan Jadi Wakil Ketua Komisi VIII. (Liputan6.com/Ika Defianti)

Dalam aturan tersebut, lanjut Ace, Kemenag telah menetapkan standar pelayanan minimal untuk ibadah umrah. Hal itu sekaligus bentuk perbaikan kualitas yang ada.

"Tentu itu tidak semata mata tanggungjawab Kemenag. Walaupun Kemenag sendiri memiliki etika kuat untuk menyelesaikan persoalan jemaah umrah yang bermasalah," jelas Ace.