Respons UU MD3, Polri Godok Peraturan Kapolri

Liputan6.com, Jakarta Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, saat ini pihaknya tengah menggodok Peraturan Kapolri (Perkap) terkait Pasal 73 ayat 4 yang ada di dalam revisi UU MD3.

Dalam pasal yang menuai polemik itu, diatur bahwa DPR berhak memanggil paksa lewat kepolisian kepada siapa pun yang mangkir tiga kali panggilan dewan.

"Jadi sesuai apa yang saya sampaikan, Polri akan merespons dengan membuat perkap. Nanti kita lihat materi substansi dari UU MD3 itu apa, baru nanti buat sama penjabarannya," kata Irjen Setyo Wasisto di Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin, 19 Maret 2018.

Namun, Setyo masih enggan membuka apa saja yang menjadi poin-poin dalam perkap nantinya. Yang jelas, kata Setyo, saat ini perkap masih harus melewati serangkaian proses.

"Ya kapan selesainya tunggu saja kan ada prosesnya," imbuh dia.

Sejak disahkan 14 Maret kemarin, UU MD3 masih menuai polemik. Banyak yang menafsirkan isi pasal-pasal di UU MD3 memberangus kebebasan berpendapat terkait kinerja anggota dewan. Presiden Jokowi juga menolak menandatangani revisi UU MD3 itu.