Ungkap Suap APBD, KPK Periksa 15 Anggota DPRD Kota Malang

Anggota dewan yang turut diperiksa sebagai saksi, Khoirul Anwar, menyebut ada indikasi calon tersangka baru dari internal DPRD Kota Malang.

"Ya informasinya seperti itu. Tapi lebih lengkapnya ke penyidik saja," ucap Anwar.

Berdasarkan salinan surat panggilan untuk saksi yang diperiksa hari ini, ada beberapa nama anggota dewan yang diduga korupsi.

Mereka diduga menerima pemberian hadiah atau janji dari Wali Kota Malang M Anton terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Malang 2015. Namun, tak satu pun di antara nama-nama yang dikabarkan jadi tersangka itu yang dapat dikonfirmasi. Juru bicara KPK, Priharsa Nugraha juga tak membalas saat coba dikonfirmasi.

Sekretaris Kota (Sekkota) Malang Wasto tampak hadir di antara pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Malang itu. Wasto mengaku baru saja dihubungi penyidik KPK untuk menyerahkan dokumen Surat Keputusan (SK) Tim Anggaran Kota Malang.

"Saya tidak ikut dipanggil, ini datang untuk menyerahkan SK anggota tim anggaran sesuai permintaan penyidik," ujar Wasto.

Pemeriksaan oleh penyidik KPK itu bakal berlangsung pada Senin, 19 Maret sampai 21 Maret. Tempat pemeriksaan meminjam salah satu ruangan milik Polres Malang Kota. "Surat dari KPK baru saya terima. Soal apa saja agendanya, itu mereka yang lebih tahu," kata Kapolres Malang Kota, AKBP Asfuri.

Penyidik KPK menggeledah Balai Kota dan gedung DPRD Kota Malang pada Agustus 2017. Ketua DPRD Kota Malang, Arif Wicaksono dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Djarot Edy Sulistyono ditetapkan sebagai tersangka.

Keduanya terlibat dalam anggaran proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang. Modusnya, meloloskan anggaran proyek saat pembahasan APBD 2015. Hendarwan Maruszaman, komisaris PT ENK selaku calon rekanan proyek juga jadi tersangka.