Menkumham: UU MD3 Resmi Berlaku, Silakan Kalau Mau Gugat

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah sah dan mendapatkan penomoran dalam lembaran negara.

Dengan penomoran itu, UU MD3 sudah dapat digugat, sebab sudah sah menjadi UU.

"Jadi, kalau sekarang mau mengajukan judicial review (uji materi) silakan. (penomoran) UU Nomor 2 Tahun 2018," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3/2018).

Dia menyebut Presiden Jokowi telah mengetahui penomoran UU MD3 tersebut. Yasonna beralasan penomoran itu juga melalui sekretariat negara atau Setneg.

"Ini dari Setneg nomornya, jadi tentunya presiden sudah ada," ucapnya.

Disinggung kehadirannya di Kompleks Parlemen, Yasonna mengaku untuk menyakan jadwal pelantikan pimpinan di MPR.

"Itu urusan pribadi tidak terkait UU MD3. Kita mau dengar dari mereka pelantikannya kapan," jelas Yasonna.