Sukses

Ini Alasan Rumah Tapak Rorotan Tidak Masuk Program DP 0 Rupiah

Rumah tapak Rorotan mematok harga jual kurang lebih Rp 350 juta. Padahal, skema FLPP mewajibkan harga rumah sederhana berada di kisaran Rp 150 juta.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Agustino Darmawan mengungkap alasan rumah tapak milik PT Nusa Kirana di Rorotan tidak bisa masuk sebagai program rumah DP 0 rupiah Pemprov DKI. Sebab, rumah tapak Rorotan tidak memenuhi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dipakai Pemprov DKI dalam program rumah DP 0 rupiah.

"Kalau yang Rorotan itu kan memang bukan program FLPP," ujar Agustino di Balai Kota Jakarta, Rabu, 14 Maret 2018.

Rumah tapak di Rorotan mematok harga jual kurang lebih Rp 350 juta. Padahal, skema FLPP mewajibkan harga rumah sederhana berada di kisaran Rp 150 juta.

Meski begitu, Agustino mengapresiasi upaya Nusa Kirana yang dinilai membantu pemerintah DKI mengatasi kekurangan unit hunian. Sebab, rumah tapak Rorotan tetap merupakan program rumah murah walaupun tidak masuk skema FLPP.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno sepakat bahwa rumah tapak di Rorotan belum bisa masuk sebagai program rumah DP 0 rupiah.

"Jadi kita sudah sepakat bahwa rumah DP 0 rupiah di Rorotan itu belum bisa masuk ke program kita pada saat ini," ujar Sandi.

Kendati demikian, pihaknya akan berusaha mencari titik temu agar rumah tapak Rorotan bisa masuk dalam program Pemprov DKI.

"Tapi kita akan mencari titik temu supaya mereka juga bagian daripada partisipasi swasta di dalam program rumah dengan DP 0 rupiah," ucap kader Gerindra itu.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bukan Program Pemprov

Peluncuran rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, batal dilaksanakan pada akhir Februari lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan program rumah tapak itu bukan program Pemprov.

Rumah tapak di Rorotan dikembangkan PT Nusa Kirana. Perusahaan itu berusaha menggandeng Pemprov DKI untuk merealisasikan proyek tersebut.

"Cek saja program siapa? Program Pemprov? Tidak ada. Cek saja," kata Anies di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2018.

Ia mengungkapkan punya alasan enggan mengomentari soal rumah tapak itu. Pembahasan yang belum tuntas soal status kepemilihan dan skema pembiayaan antara Pemprov dan pengembang menjadi pertimbangannya.

"Yang bilang (groundbreaking) hari ini siapa juga. Makanya kemarin ditanyain saya enggak mau komentar," kilah Anies.

Mantan Mendikbud itu menegaskan, tidak akan menyampaikan rencana program yang belum final. "Saya prinsipnya Anda tahu. Tidak pernah mengumumkan sampai semua matang. Jadi semuanya siap, semua tertata baik, sudah siap baru umumkan," kata Anies.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.